RS REGIONAL Cut Nyak Dhien Meulaboh terdaftar sebagai salah satu proyek strategis Pemerintah Aceh tahun 2025. Rumah sakit yang telah terbengkalai hampir dua periode ini telah menelan anggaran lebih dari Rp300 miliar. Rumah sakit ini menjadi harapan besar masyarakat Aceh Barat dalam memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. Selama ini, kapasitas dan kelengkapan alat medis di RS Cut Nyak Dhien masih terbatas, sehingga banyak warga Aceh Barat terpaksa berobat ke Banda Aceh untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Pembangunan RS Cut Nyak Dhien yang dimulai pada 2017 menghadapi berbagai kendala, mulai dari masalah pemenang tender hingga kurangnya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan proyek tersebut. Namun, pada 2025, rumah sakit ini kembali mendapat perhatian setelah adanya desakan dari DPRA 2019-2024. Tarmizi, anggota DPRA dari Fraksi PA, menuntut komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan. Pemerintah Aceh pun telah memaparkan proyek strategis 2025 melalui media, salah satunya adalah kelanjutan pembangunan RS Regional Aceh Barat. Kabar ini tentu menggembirakan bagi warga Aceh Barat dan wilayah sekitarnya, karena pembangunan ini tidak hanya mempermudah akses kesehatan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru.
Pemkab Aceh Barat mengalokasikan dana untuk melanjutkan pembangunan pada 2025. Meski masih terdapat kekurangan dana, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah. Diperkirakan, RS Cut Nyak Dhien membutuhkan dana sekitar Rp250 miliar untuk diselesaikan. Dukungan juga datang dari Gubernur Aceh, Mualem, yang memberikan harapan baru bagi masyarakat. "Alokasi dana sekitar Rp50 miliar telah disiapkan, dan kami berharap ada tambahan anggaran Rp150 miliar tahun depan," ujar Tarmizi dalam sebuah pertemuan.
Dengan terpilihnya Tarmizi sebagai Bupati Aceh Barat, dirinya memiliki tuntutan tinggi dari masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut. Hal ini mengingat salah satu program dalam kampanye politiknya berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat. Tantangan dalam pembangunan rumah sakit ini tidak hanya terletak pada proses konstruksinya saja, tetapi juga pada lokasi pembangunannya. Rumah sakit tersebut dibangun di tengah lahan kosong dengan akses jalan yang sempit untuk kelas rumah sakit regional.
Oleh karena itu, diperlukan perluasan jalan, penyediaan berbagai instalasi pendukung, serta biaya operasional yang cukup besar untuk memaksimalkan fungsi RS tersebut. Pada masa kepemimpinan Tarmizi, optimalisasi pembangunan rumah sakit regional ini akan membuka peluang besar bagi Aceh Barat untuk menjadi pusat rujukan kesehatan bagi wilayah sekitarnya. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat sekaligus mempermudah akses layanan kesehatan. Masyarakat sekitar Aceh Barat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Hubungan baik antara Tarmizi dan Mualem dapat menjadi faktor pendukung dalam merealisasikan hal tersebut, mengingat adanya dukungan politik dari Tarmizi kepada Mualem selama masa kampanye pemilihan gubernur.
Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, hal ini dapat menjadi modal awal bagi terwujudnya berbagai program kerja yang telah menjadi prioritas. Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Aceh Barat. Kabupaten ini berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Aceh pada periode April-September 2024. Menurut Kepala BPS setempat Rudi Hermanto, setelah diawali pertumbuhan tipis 0,19% di triwulan I, terjadi peningkatan tajam menjadi 7,59% (triwulan II) dan 7,02% (triwulan III), jauh melampaui pertumbuhan tahun 2023 yang hanya mencapai 4%.
Dengan mengoptimalkan kondisi ini, Aceh Barat tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan. Diharapkan pemerintahan terpilih mampu menghadirkan kesejahteraan baru bagi seluruh masyarakat melalui program-program yang pro-rakyat.
Penulis: Muhammad Asrul (Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik NPM : 211010301007)