LINTAS ATJEH | PIDIE - Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Pidie kembali dilanda prahara. Kali ini segenap pengurus wilayah dan dewan pimpinan kecamatan mempertanyakan seluruh penggunaan anggaran partai yang bersumber dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan seluruh aset partai yang raib entah kemana.
Dalam acara rakerwil 16 Februari 2025 yang lalu, pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh seluruh pengurus. Namun pertanyaan tentang penggunaan anggaran dan aset kantor tidak terjawab sama sekali.
"Ironis apa yang dialami PNA Kabupaten Pidie," begitu ungkapan yang lahir dari segenap pengurus' setelah kehilangan kursi DPR PNA seperti partai kehilangan arah dan kepercayaan dari kadernya.
Pejabat Ketua DPW PNA Pidie, Fahmi Nuzula mengatakan dengan terbuka dan apa adanya, Beliau baru saja menjabat dan persoalan aset dan penggunaan dana Kesbangpol itu penggunaannya sebelum dia menjabat, bahwa Fahmi pernah mengungkapkan di depan para pimpinan kecamatan dan pengurus saat raker. Apapun tantangan PNA harus kita jaga, persoalan kantor dan aset akan upayakan.
Namun fahmi berharap proses aturan partai tetap harus berjalan' siapapun yang merasa bertanggungjawab tolong tuntaskan pertangungjawaban melalui Laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Maka perkara LPJ, Fahmi Nuzula juga menegaskan bahwa sudah melayangkan surat resmi kepada Demisioner Pimpinan PNA terdahulu untuk menyelesaikan secepat mungkin mengingat kedepan, ada pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melalui kesatuan bangsa dan politik Kesbangpol.
TERIMA KASIH SUDAH MRMBACA LINTASATJEH.COM
Diluar persoalan itu semua, Fahmi mengajak semua kader PNA tetap solid dan berjanji akan mengupayakan yang terbaik terhadap keberlangsungan partai kedepan.
"Adapun demisioner Pimpinan PNA sebelum saya adalah Saudara Khalidin sebagai ketua, M Ali sekretaris dan Al Qadri sebagai bendahara. Persoalan penggunaan anggaran yang menjadi polimik sudah saya surati secara resmi," sebutnya, Selasa (25/02/2025).
Fahmi menambahkan demi kemuslihatan dan terjaganya kesatuan partai mempersilahkan Badan Pemeriksaan Keuangan untuk mengaudit penggunaan anggaran oleh Demisioner PNA Kabupaten Pidie. Biar jadi muhasabah dan pembelajaran untuk semua.[*/Red]
