Presiden KSPI, Said Iqbal di sela-sela aksi unjukrasa kepada wartawan mengatakan bila sekalipun ada pekerja migran ilegal, pendekatannya tidak boleh ada pembunuhan dan penembakan apalagi kekerasan.
"Pendekatannya harus dengan hukum atau deportasi. Yang dilakukan oleh Polisi Kerajaan Malaysia ini adalah pembunuhan. Ini sekali lagi saya katakan pembunuhan, bukan lagi pendekatan hukum terhadap pekerja migran," tegas Said Iqbal kepada wartawan.
Lanjut dia, untuk itu harus ada tim pencari fakta dari Indonesia bukan penjelasan sepihak dari kepolisian yang menembak ini. Sementara yang dikumpulkan fakta ditemukan di tempat yang terpisah, orang yang ditembak itu. Pemerintah Indonesia menerima saja, yang seharusnya ada tim pencari fakta yang dibentuk Presiden Prabowo, apa fakta yang sesungguhnya, kita minta pertanggungjawabannya.
"Kita minta copot Menteri P2MI (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia_red), nggak ada kerjanya dan Wamen. Wakil menteri dan menteri tidak ada kerjanya. Habis ini kita akan aksi ke mereka," ungkap Said Iqbal.
Masih kata dia, ini kejadian yang sudah kesekian kalinya, bukan yang pertama kali. Saya sudah mencatat kesekian kali pekerja migran kita dibunuh. Kalau sekali lagi ini dibilang ilegal, harusnya di deportasi, dipulangkan atau dilakukan pendekatan hukum.
"Toh jutaan buruh ilegal di Malaysia. Kalau begitu, tembak aja semua buruh-buruh ilegal itu. Ini pasti ada persoalan seriu, unlawfull killing. Tanpa pengadilan, orang ditembak, dibunuh. Menteri nggak becus, copot itu menteri," tukas Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Dikatakannya, kami meminta agar pemerintah Indonesia bukan hanya mengirimkan nota diplomatik tapi minta pertanggungjawaban daripada pemerintah Malaysia. Kalau perlu, pulangkan Tenaga Kerja Indonesia.
"Kalau tidak ada tenaga kerja dari Indonesia, saya tahu kok sebagai ILO Government Indonesia, lumpuh itu ekonomi Malaysia. Mereka butuh kita kok, pekerja migran, kenapa ditembak, kenapa dibunuh? Ini adalah waktu yang tepat setelah Bapak Presiden Prabowo bertemu dengan Anwar Ibrahim (PM Malaysia) dan Sultan Agung Malaysia, ini adalah waktu yang tepat untuk membenahi semua aturan yang terkait dengan hukum migran," bebernya.
*Termasuk upah minimumnya, termasuk hubungan kerjanya, termasuk perlindungan kerjanya. Buruh migran, bukan kesalahan buruh migran Indonesia. Buruh Migran Indonesia yang ada di luar negeri, kesalahan pemerintah yang tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Siapa yang mau kerja jadi TKI tinggalkan keluarga, karena tidak ada ketersediaan lapangan pekerjaan maka mereka pergi ke luar negeri," imbuh Said Iqbal.
Lanjut dia, bila di depan Kedubes Malaysia ini tidak mau mendengar, langkah kami pertama adalah Partai Buruh dan KSPI akan melakukan laporan ke ILO terhadap pelanggaran Konvensi ILO tentang buruh migran. Saya nanti akan minta sidang ILO, nanti bulan Juni.
"Kedua, kami bawa ke Mahkamah Internasional karena ini pembunuhan, unlaw killing full yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada kesalahan melalui proses pengadilan, ke Mahkamah Internasional. Yang ketiga, kami akan aksi besar-besaran. Ini baru sedikit, kita akan besar-besaran tiap hari di Kedutaan Malaysia. Sampai dicopot Menteri P2MI dan polisi Malaysia di penjara. Bila polisi Malaysia tidak dipenjara melalui Kedubes ini, kami akan mengirim surat tertulis, kami akan melakukan demo setiap hari sampai polisi Malaysia itu dipenjara. Mereka membunuh!" tukasnya jelas.
"Anda boleh catat, polisi Malaysia membunuh pekerja migran, bukan mengamankan pekerja ilegal. Pembunuhan harus dipenjara, diadili sesuai hukum di Malaysia. Saya yakin Perdana Menteri Anwar Ibrahim mau mendengar apa yang disampaikan oleh Partai Buruh yang konsen dengan buruh migran, ada jutaan buruh migran di Malaysia. Saya yakin Presiden Prabowo juga akan konsen, apa yang terjadi dengan persoalan buruh migran," tambahnya.
Masih lanjut Said Iqbal, kami demo setiap hari di depan Kedutaan Malaysia sampai polisi itu dipenjara. Saya minta bantuan kawan-kawan karena hampir 5 juta buruh migran di Malaysia mereka tidak dilindungi.
"Mereka sengaja dibiarkan ilegal, mereka menjelang pemilu menjadi legal, suaranya untuk partai tertentu. Itu, begitu di Malaysia. Mereka dibayar upah murah, dengan upah murah, ekonomi Malaysia punya daya saing. Kelapa sawitnya bisa lebih murah dari Indonesia karena upahnya lebih murah. Kenapa harus dibunuh, kenapa harus ditembak. Mereka nikmati kok!" pungkasnya.[Ari]
