LINTAS ATJEH | BIREUEN - Ratusan Srikandi Partai Golkar menyatakan komitmen untuk memenangkan pasangan H. Mukhlis, ST dan Ir. H. Razuardi, MT, dalam bursa Pilkada 2024 ini. Hal itu terungkap saat temu ramah yang digelar di posko pemenangan paslon nomor urut 3 itu, Minggu (29/09/2024) sore.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, H. Mukhlis menyampaikan apresiasi kepada para Srikandi ini, karena masih konsisten berjuang bersama Partai Golkar, menyahuti harapan dan cita-cita mulia seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bireuen.
Pada kesempatan tersebut, sosok politisi ini juga mengungkapkan alasannya maju pada bursa Pilkada Bireuen 2024, tak lain karena memiliki keinginan kuat untuk membangun daerah. Niat ikhlas itu kandas setelah sukses mengantarkan H. Saifannur pada Pilkada 2017.
Namun Allah SWT berkehendak lain, belum dua tahun memimpin Bireuen, H. Saifannur meninggal dunia, sehingga banyak rencana-rencana membangun daerah belum berhasil terwujud, bahkan janji-janji politik juga belum berhasil ditunaikan.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
“Saya bertekad melanjutkan cita-cita mulia beliau, mewujudkan harapan masyarakat dengan menata pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat di Kabupaten Bireuen,” ungkapnya.
H. Mukhlis bertekad, dengan kemampuannya secara finansial yang sangat memadai saat ini, maka dirinya memiliki keinginan besar untuk berbuat yang terbaik secara ikhlas bagi masyarakat luas. Sehingga, harta yang telah dititipkan itu memberi berkah dan manfaat kepada orang banyak.
“Alhamdulillah, dari rezeki yang Allah SWT titipkan kepada saya, ada hak-hak orang lain seperti orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang butuh perhatian. Semoga kami bisa terus berbuat untuk saudara-saudara kita ini,” jelasnya.
Menurut H. Mukhlis, apabila dirinya bersama Ir. H. Razuardi, MT, mendapat mandat rakyat dalam Pilkada 2024, berjanji tidak pernah sedikitpun mencari keuntungan pribadi dari uang rakyat yang dikelola pemerintahannya nanti.
"Bahkan kita berkomitmen untuk menghentikan semua aksi perampokan uang rakyat yang dikelola oleh para pejabat," tandasnya.[*/Red]