LINTAS ATJEH | ACEH SELATAN - Salah satu persoalan utama yang menyebabkan pembangunan Aceh Selatan lambat dan bahkan terkesan jalan di tempat dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran daerah, apalagi sumber pendapatan asli daerah (PAD) berjuluk negeri pala itu terbilang minim. Sehingga dengan keterbatasan anggaran tersebut program-program pembangunan akan sulit diwujudkan secara maksimal.
"Kita juga harus objektif, dengan kondisi APBK Aceh Selatan saat ini yang hampir 60 persen sudah tersedot untuk kebutuhan operasional aparatur dan anggaran rutin, maka untuk mendorong percepatan pembangunan Aceh Selatan akan sulit diwujudkan. Untuk mendorong terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan maka haruslah disokong oleh anggaran dan program dari pemerintahan pusat, jika tidak maka harapan rakyat untuk perubahan Aceh Selatan akan sulit diwujudkan, apalagi dengan kondisi dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027 mendatang, tentu akan semakin menyulitkan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pembangunan tanpa sokongan pemerintah pusat," jelas juru bicara Aceh Development Club (ADC), Ozy Risky kepada media, Selasa (27/08/2024).
Aktivis Pemuda Aceh Selatan itu mengatakan, untuk mendorong agar turunnya program dan alokasi anggaran yang maksimal untuk pembangunan Aceh Selatan maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki hubungan relasi baik dengan pemerintah pusat. "Kita bisa melihat secara realistis, dari sejumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh selatan, hanya Pasangan H Mirwan - H Baital Mukadis yang diusung oleh partai koalisi pusat(parnas). Hal ini menjadi modal penting untuk mendorong kebijakan pembangunan dan sokongan anggaran dari pusat jika pasangan ini terpilih," bebernya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Sebagaimana diketahui dari sejumlah partai yang mengusung Pasangan H Mirwan - H Baital Mukadis terdapat partai Gerindra yang merupakan partai presiden terpilih Prabowo Subianto, kemudian terdapat Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) seperti Golkar yang diketuai menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Demokrat yang diketuai Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu juga ada PDIP sebagai partai penguasa parlemen RI, PKB dan PKS yang juga mewakili perwakilan lumayan banyak di DPR RI serta partai lainnya.
"Jika kita lihat dengan kebutuhan pembangunan Aceh Selatan saat ini maka dukungan Koalisi partai nasional ini menjadi modal sangat penting untuk mendorong program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui APBN. Tentunya dukungan partai pemenang pemilu dan Pilpres itu akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasangan Mirwan - Baital Mukadis paling potensial untuk mewujudkan perubahan Aceh Selatan," ujar Mantan Kabid Advokasi Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas) itu.
Ozy juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung pasangan ini agar percepatan pembangunan dan perubahan nyata di Aceh Selatan dapat terwujud nantinya.
"Apakah kita ingin Aceh Selatan begini-begini saja berjalan stagnan, atau kita berharap hadirnya kepemimpinan yang visioner dan siap menghadirkan perubahan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan? Jika iya, maka sama-sama kita sinergikan harapan rakyat dengan dukungan partai-partai pengambil kebijakan di pusat demi kemaslahatan kita semua. Namun, lagi-lagi semua berpulang kepada pilihan masyarakat Aceh Selatan sebagai penentu masa depan daerah ini 5 tahun mendatang," pungkasnya.[*/Red]
