MENTERI KEUANGAN, Sri Mulyani Indrawati memamerkan kinerja moncer jajarannya di Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pasalnya, angka penerimaan pajak terus meningkat signifikan sejak 1983 yang hanya Rp 13 triliun.
Hal ini ia sampaikan dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional, 14 Juli. Mulanya, wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan pajak adalah tulang punggung sekaligus instrumen yang penting bagi sebuah bangsa dan negara untuk mencapai cita-citanya.
“Kita semua mengetahui bahwa untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia, membangun negara ini, negara dan bangsa kita, cita-cita yang ingin kita capai, ingin menjadi negara maju, ingin menjadi negara sejahtera, adil, tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara,“ jelas dia dalam acara Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu.(CNN Indonesia, 14/7/2024).
Umat Islam telah diberkahi oleh Allah Ta'ala melalui ajaran Islam yang unik dan tidak dimiliki oleh umat lainnya. Salah satu bagiannya adalah sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sistem pemerintahan Islam. Ketika berada dibawah payung sistem Islam, umat Islam telah menjadi kekuatan berpengaruh di dunia, baik aspek politik, militer, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.
Saat ini terjadi kemerosotan dan guncangan ekonomi, sosial, politik negara-negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Saat demikian, umat Islam mulai menyadari kewajibannya sekaligus sumber kekuatannya dengan berjuang, sembari mengharap pertolongan Allah SWT untuk menegakkan kembali sistem pemerintahan Islam, institusi pelaksana dan pelindung ideologi Islam.
Negara dengan sistem Islam akan siap menjadi negara superpower yang akan mewujudkan kemulian Islam dan umat Islam. Dari aspek ekonomi, Khilafah memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalisme.
Aspek itu diantaranya adalah:
Pertama, aturan berbasis akidah Islam, tidak dikendalikan oleh kepentingan pemodal. Dasar pengaturan urusan dunia di masyarakat sehari-hari dalam aspek ekonomi diatur sesuai dengan ketentuan syariat.
Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi dibangun atas 3 prinsip , yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di antara masyarakat.
Kejelasan hukum dan konsisten dalam penerapannya akan memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi, baik produsen, konsumen, ataupun investor, domestik maupun asing, bahwa aturan dan ketentuan yang berlaku di negara Islam akan konsisten dan dapat diandalkan.
Kedua, sistem yang mendukung perwujudan SDM yang berkualitas. Pertumbuhan penduduk di dalam Negara Islam diharapkan tetap positif, sesuai dengan ajaran Islam, yang didorong untuk memperbanyak keturunan. Hal ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan SDM produktif yang menjadi pilar utama dalam mendukung kemajuan ekonomi dan keunggulan militer negara.
Sebaliknya negara-negara Barat akan melanjutkan tren perlambatan pertumbuhan penduduk. Pada 2022, beberapa negara maju telah mengalami pertumbuhan penduduk negatif, seperti Jepang (-0,4 %), Italia (-0,3 %), Inggris (-0,1 %), Korea Selatan (-0,2 %) dan Cina (0,0 %).
Pertumbuhan penduduk yang rendah dapat juga berdampak negatif terhadap produktivitas, membatasi tenaga kerja domestik, mengurangi jumlah wirausaha , serta menurunkan permintaan barang.
Ketiga, Pengelolaan SDA yang melimpah oleh negara. Negeri muslim memiliki cadangan SDA yang besar (minyak, gas, batu bara, mineral dsb). SDA tersebut menjadi keunggulan kebutuhan energi dan bahan baku industri dalam negeri.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Kekayaan alam tersebut juga akan menjadi salah satu sumber devisa yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. SDA yang melimpah merupakan milik umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara, bukan kepada swasta apalagi asing.
Keempat, sistem yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan dorongan pengembangan kekayaan. Islam memiliki metode distribusi yang mampu menjamin setiap individu di dalam negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam mewajibkan negara untuk menjamin agar seluruh individu masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu pangan, sandang dan perumahan, serta penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Kelima, sistem yang mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi. Islam akan selalu menciptakan iklim investasi yang sehat yang tidak dimiliki oleh sistem kapitalisme. Misalnya menghapus pajak yang bersifat anti bisnis, seperti pajak perusahaan. Dengan begitu, pengusaha lebih aktif dalam berbelanja dan berinvestasi untuk meningkatkan bisnis mereka. Pada gilirannya, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Islam juga akan mendorong agar kekayaan (termasuk uang), diinvestasikan ke bisnis riil dan melarang uang disimpan di sektor perbankan dan investasi portofolio yang bertujuan untuk mendapatkan bunga yang diperoleh tanpa bebas risiko.
Beberapa bisnis diajarkan di dalam Islam, seperti bisnis kemitraan bagi hasil yang berbagi profit dan risiko secara bertanggung jawab. Adapun kegiatan bisnis yang haram atau yang merugikan masyarakat, seperti industri pornografi, alkohol, dan perjudian akan dilarang.
Keenam, sistem yang mampu mewujudkan stabilitas sistem moneter dan keuangan. Penerapan standar moneter emas dan perak di dalam Sistem Islam akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih baik dibanding dengan negara-negara kapitalis.
Selain menjadi perintah syariat, standar ini memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan standar mata uang kertas. Meskipun demikian, individu di dalam masyarakat tidak dilarang dalam menggunakan berbagai alat transaksi selain kedua komoditas itu.
Ketujuh, APBN yang mengoptimalkan pelayanan rakyat dan kekuatan negara. Dengan kekayaan SDA yang melimpah, negara Islam akan memiliki aset besar, baik dalam bentuk aset umum yang tunduk kepada prinsip syariat dan diawasi oleh pemerintah, maupun dalam bentuk aset negara. Beberapa aset strategis, seperti sumber air, padang rumput, hutan, tambang mineral, dan energi akan menjadi sumber daya yang sangat besar untuk mendanai negara.
Pemasukan negara di himpun dari zakat, kharaj, jizyah, sektor pertambangan. Pengeluaran dioptimalkan untuk mendukung ketersediaan layanan publik dan untuk mendukung kebijakan luar negeri, dalam bentuk dakwah dan jihad fi sabilillah.
Kedelapan, revolusi industri untuk melepaskan ketergantungan pada Dunia Barat. Negara Islam bertekad untuk menjadi negara industri yang mampu memproduksi barang-barang berteknologi tinggi, termasuk mesin-mesin yang dapat di produksi mandiri di dalam negeri.
Visi industri negara ini dilaksanakan melalui revolusi industri, tidak mengikuti arahan dan teori Barat yang cenderung mendorong negara-negara berkembang untuk fokus pada pengembangan industri barang konsumsi, seperti pangan dan tekstil.
Dari beberapa aspek dari sekian banyak keunggulan Ideologi Islam dan potensi umat Islam yang dapat mendukung kesiapan Negara Islam untuk menjadi negara yang tangguh dalam menerapkan dan menyebarluaskan ideologi Islam melalui dakwah dan jihad fi sabilillah.
Waalahuallam bii showaab
Penulis: Siti Hadijah, S.Pdi (Pengamat Kebijakan Publik)
