LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Mahasiswa Ilmu Politik USK Restu Gilang Sanjaya, turut mengecam aksi penyerangan terhadap pengungsi Rohingya. Dia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan aliansi yang mengatasnamakan mahasiswa itu sangat unmoralitas.
“Itu bisa kita katakan sangat tidak beretika. Padahal mahasiswa sangat menjunjung tinggi nilai pemikiran moralitas yaitu etika, baik dalam menyampaikan pendapat hingga nilai sosial yang memperlakukan tamu. Terlepas tamu itu sendiri tidak memiliki identitas dan dokumen kenegaraan yang jelas tetapi nilai sosial keagamaan mengharuskan kita memperlakukan mereka dengan adab yang layak," ungkapnya.
Restu Gilang, juga mengatakan aliansi yang mengatasnamakan mahasiswa yang menyerbu Etnis Rohingya itu sebagai bentuk kebodohan seorang korlap yang memotori pergerakan massa.
Mereka, kata Restu Gilang, berdemonstrasi untuk kembali menuntut Pemerintah Pusat agar segera mengakhiri persoalan secara serius terkait pengungsi Rohingya ini. Karena selama ini Pemerintah Pusat tampak sangat tidak serius dalam persoalan terkait dengan pengungsi Rohingya, sehingga mereka menilai Pemerintah Pusat tidak bertanggungjawab terhadap persoalan yang ada.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Restu Gilang menyebut Pemerintah Pusat seolah tengah mempertontonkan fenomena gesekan sosial yang ada saat ini di Aceh, karena jikalau kita lihat sebenarnya Presiden Jokowi juga sudah perintahkan Menkopolhukam untuk menangani persoalan pengungsi Rohingya ini. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sendiri terlihat kurang serius dalam menanggapi persoalan yang ada.
"Terlepas beliau memiliki kesibukan yang lain tetapi itu tidak bisa kita terima tentunya dengan alasan apapun yang berpotensi munculnya permasalahan yang baru, itu yang menjadi keresahan kita bersama sebenarnya sehingga mengharuskan kita mempertanyakan letak keseriusan Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi dengan Pemda dan UNHCR dimana?" ujarnya.
Restu Gilang berharap kedepan tidak ada lagi Aliansi-aliansi aksi yang tidak bermoral seperti itu, karena itu sudah melanggar hukum sosial dan hukum agama yang menimbulkan kerusuhan di saat mereka sedang beribadah. Maka dengan itu ia juga menyarankan agar tindakan seperti itu tidak terulang kembali yang dapat menimbulkan tercorengnya etik kemahasiswaan.
"Yang seharusnya kita lakukan itu terus bersuara dan tetap mengawal isu ini hingga tuntas dengan melakukan aksi-aksi damai dengan substansi yang tepat dengan dasar kajian yang Komprehensif bukan malah mengurusi tugas dan fungsi pemerintah sebagai executor kebijakan dalam hal memindahkan pengungsi. Sehingga kita sebagai Mahasiswa dan bersama Pemda serta unsur-unsur lainnya tidak buntu secara komunikasi yang intens nantinya. Kami berharap komunikasi intens antara pemerintah, masyarakat, mahasiswa terus berjalan agar lebih cepat dan tepat dalam menghadapi pengungsi Rohingya ini," pungkasnya, Kamis (28/12/2023).[*/Red]
