TAHUN INI, dua smelter nikel akan dibangun di Kaltim. Smelter pertama akan dibangun di Kariangau, Balikpapan, dengan total investasi sekitara Rp6,5 triliun, yang dikelola oleh PT Mitra Murni Perkasa (MMP). Kedua adalah pembangunan smelter nikel di daerah Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, dengan investasi sekitar Rp30 triliun oleh PT Kalimantan Ferro Industry (KFI). "Kami yakin, pembangunan ini sangat terintegrasi dengan pengembangan IKN.
Smelter ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim maupun Indonesia. Dari Kaltim untuk Indonesia," ucap Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi saat peresmian pembangunan smelter nikel matte oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Menperin RI) Agus Gumiwang Kartasasmita di lokasi MMP Site Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur. (https://kaltimtoday.co/dua-smelter-nikel-dengan-total-investasi-rp365-triliun-bakal-dibangun-di-kaltim).
Istilah smelter muncul dari sebuah proses yang dinamakan smelting. Dalam dunia pertambangan, smelting adalah proses ekstraksi bijih logam murni yang ditambang dari bumi. Dengan kata lain, ini adalah proses memisahkan logam murni dari bijih yang mengandungnya. Agar logam bisa terpisah, maka bijih dipanaskan dalam suhu tinggi (melebihi titik lelehnya). Nah, smelter adalah tempat untuk melakukan proses smelting tersebut.
Smelter umumnya ditemukan di perusahaan pertambangan mineral logam, seperti tembaga, platinum, nikel, bauksit, besi, rhodium, perak, hingga emas. Ini karena perusahaan pertambangan mineral logam memang diwajibkan untuk memiliki fasilitas smelter, baik yang skalanya besar maupun kecil.
Namun sejatinya pembangunan smelter nikel yang ditetapkan negara dalam sistem kapitalis bukan untuk rakyat, pembangunan ini justru akan merugikan. Faktanya ada TKA yang tidak terdaftar di sana, masyarakat pun demo karena pembangunan ini akan berimbas pada penggunaan jalan yang akhirnya merusak jalan umum.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Ya inilah watak sistem kapitalis yang ketika membangun selalu berorientasi pada asas manfaat yang prinsipnya adalah materialis. Penguasa pun pada akhirnya memberikan dukungan melalui berbagai regulasi dan selalu memberikan janji-janji manis buat rakyatnya. Pembangunan smelter nikel hanya menguntungkan para pemilik modal, lagi-lagi rakyat hanya mendapatkan imbas kerusakannya, alih-alih membuka lapangan pekerjaan ujung-ujungnya lapangan pekerjaan hanya buat swasta ataupun asing. Selama sistem kapitalis yang dijadikan landasan dalam pembangunan maka rakyat tidak akan sejahtera. Kesejahteraan hanya didapatkan jika Islam yang diterapkan,dan itu hanya dengan kepemimpinan Islam.
Dalam Islam Pemimpin (penguasa) ditetapkan sebagai perisai dan pelindung. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]
“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” [Hr. Bukhari dan Muslim].
Pembangunan dalam Islam harus sesuai kebutuhan wilayah masyarakat dan berdasarkan ahlinya tidak akan sembarangan. Pembangunan pun mandiri tidak bergantung asing. Dari sini jelas bahwa penguasa harus memiliki kemampuan dan bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Dalam Islam Penguasa ialah satu-satunya yang bertanggungjawab sebagai perisai, sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
“Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” [Hr. Bukhari dan Muslim].
Untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat maka pembangunan harus sesuai dengan Syara' dan itu hanya bisa diterapkan dalam kepemimpinan Islam. Wallahua'lam
Penulis: Ratna Munjiah (Pemerhati Sosial Masyarakat)
