LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Seruan people power yang diajukan oleh ketua majelis syura Partai Ummat Amien Rais dan Ketua Dewan pembina LSM Mega Bintang Mudrick Setiawan MS untuk memakzulkan presiden dinilai tak lebih dari upaya inkonstitusional dan makar.
"Setiap jelang tahun politik wacana-wacana begini kerap muncul dan dijadikan alat untuk menarik daya empati masyarakat. Bahkan mirisnya setelah pesta demokrasi berakhir dan sasaran elit tercapai rakyat kembali dilupakan. Sehingga lagi-lagi rakyat yang dikorbankan," ungkap Sekretaris Umum DPD Brigade Nasional Provinsi Aceh Delky Nofrizal Qutni, Senin (03/07/2023).
Menurut Delky, Gerakan people power yang diwacanakan tersebut adalah gerakan yang sifatnya tidak konstruktif, inkonstitusional dan memiliki konsekuensi negatif bagi stabilitas sosial dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Sementara ketika ada korban jiwa para elit justru tak bertanggungjawab seperti sebelumnya.
"People power dalam pengertian menggulingkan kekuasaan yang notabenenya memang akan berakhir tentunya hanya sebatas sensasi untuk menarik dukungan rakyat. Istilah ini sempat populer pada Pemilihan Umum 2019 karena dianggap curang, cuma endingnya masyarakat bisa lihat sendiri ternyata para elit sedang bersandiwara dengan mengatasnamakan rakyat tanpa memikirkan konsekuensi bagi rakyatnya," jelasnya.
Kata Delky, bahwa dalam segala hal khususnya pemilu, tidak boleh ada politisasi identitas yang dijadikan alat untuk mempengaruhi rakyat.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Sejak kapan ada istilah jihad untuk merusak tatanan negara, yang dianjurkan didalam agama itu justru hubbul wathan minal iman yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Makanya lagi-lagi kami katakan rakyat sudah lelah dengan mereka para elit yang menjadikan rakyat sebagai tameng merebut kekuasaan padahal ketika berkuasa juga tak mampu membawa perubahan signifikan," sebutnya.
Melihat kondisi itu, mantan Kabid Advokasi FPMPA itu mengajak agar masyarakat Aceh agar tidak terpengaruh dengan wacana-wacana politis seperti itu.
"Dulu rakyat Aceh sudah berperang lebih dari 30 tahun dan perdamaian sudah terwujud dan kini hidup damai. Aceh juga sempat terbawa arus hegemoni di pemilu 2019 dengan hembusan politik identitas. Namun endingnya lagi-lagi rakyat yang selalu menjadi alat untuk dikorbankan para elit politik, ini yang memilukan," katanya.
Terkait adanya plus minus dalam sebuah kepemimpinan itu hal yang lumrah, maka ruang untuk menyampaikan pendapat maupun kritikan saat ini terbuka lebar bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Untuk itu, silahkan sampaikan pendapatnya dimuka umum sejauh itu untuk kebaikan bangsa bukan merusak stabilitas nasional untuk kepentingan kelompok semata. Jadi, kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya pecah belah kesatuan bangsa yang mengatasnamakan rakyat tetapi hanya ilusi dan jangan sampai terprovokasi oleh wacana-wacana yang tak jelas, yang akhirnya merugikan diri sendiri," kata Delky.[*/Red]
