LINTAS ATJEH | JAKARTA - Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Bireuen (Forkopmabir) DKI Jakarta menilai sejumlah nama yang telah diusulkan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen untuk ditunjuk menjadi sebagai Pj. Bupati mendatang yang akan berakhir masa jabatan Pj. saat ini pada bulan Agustus mendatang sudah sangat tepat dan patut diprioritaskan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Forkopmabir Agsal kepada media, Rabu (26/07/2023), yang menegaskan bahwa dari ketiga nama-nama yang telah direkomendasikan tersebut memang layak dan memiliki treck record bagus serta tingkat integritas kerja yang mumpuni sebagai abdi negara selama ini.
"Melihat kondisi Pembangunan Kabupaten Bireuen yang selama ini masih belum ada peningkatan yang signifikan. Oleh karena dimasa-masa transisi kekosongan kursi kepala daerah yang harus dijabat oleh seorang Pj.Bupati melalui penunjukan dari pihak Pemerintah Pusat, karena telah terjadi penundaan untuk pilkada serentak akan dilakukan pada 2024 nantinya berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Maka, Bireuen selaknya dinahkodai oleh sosok yang mengerti tentang kerja-kerja perencanaan kota dan wilayah dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan juga tipologi daerah," ujar Agsal.
Kemudian disamping itu juga, ia menyarankan meskipun untuk penunjukan Pj. Bupati disetiap Daerah adalah kewenanagan Pemerintah Pusat. Namun, ia menilai bahwa pentingnya juga Pemerintah Pusat mengutamakan usulan dari DPRK karena mengingat hampir semua daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia termasuk kabupaten Bireuen pada tahun depan akan dihadapkan dengan momentum tahun politik. Secara otomatis hal ini akan berkaitan dengan stabilitias keamanan, kondusifitas serta juga kelancaran dalam penyelenggaraan pemilu supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Artinya keberadaan Pj. Kepala Daerah yang ada di setiap kabupaten/kota, nanti akan sangat bersinggungan dengan perhelatan pemilu yang ada. Secara otomatis setiap Pj. Bupati di berbagai kabupaten/kota mesti harus mampu menjalin komunikasi dan juga mampu berkoordinasi dengan semua elemen yang ada disana agar jauh dari kegaduhan disaat menjelang momentum tahun-tahun politik. Alasan menunjuk putra Daerah untuk menjadi Pj. Bupati akan menjadi bagian dari salah satu putusan yang tepat, karena mereka sudah tentu memiliki kemampuan lebih terhadap kondisi sosial politik, ekonomi dan adat budaya kearifan lokal yang ada di daerah tersebut," lanjutnya.
Terakhir, pihaknya juga menilai bahwa ketiga nama-nama yang diusulkan oleh DPRK Bireuen kepada Kemendagri RI merupakan para putra daerah yang memiliki kemampuan mengelola Birokrasi Pemerintahan yang baik. Hal itu terlihat dari rekam jejak kinerja yang selama ini pernah dijabat oleh ketiga nama-nama yang diusul oleh DPRK Bireuen diantaranya, Aulia Sofyan, Ph,D, Dr. A. Murtala, M.si, dan Jalauddin, SH., MM.
"Seperti kita ketahui, pengalaman jenjang karir ketiga nama itu, yakni Aulia Sofyan PhD pernah menjabat Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang juga Pj. Bupati Bireuen saat ini, Dr. A. Murtala., Msi saat ini menjabat sebagai Sekdakab Aceh Utara dan Jalaluddin,SH., MM saat ini menjabat sebagai Kepala Satpol PP dan WH Aceh. Jadi, tentunya ketiga sosok tersebut merupakan para putra-putra terbaik Daerah yang memiliki integritas dan kapasitas dalam bekerja untuk mengelola keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bireuen yang lebih baik, akuntable dan berkesinambungan hingga perhelatan Pilkada 2024 usai dan adanya keterpilihan kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang baru nantinya," tutup Agsal.[*/Red]
