POLITIK IDENTITAS adalah sebuah alat politik atau suatu kelompok yang didasari oleh etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Identitas di politisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang marasa sama baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.
Politik identitas masih menjadi isu baru di Indonesia.Walaupun pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah ada sejak lama, efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini. Apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para elite politik menggunakan kesamaan ras, suku, agama dan etnik untuk mendapat dukungan dari masyarakat.
Setahun menjelang Pemilu 2024, masyarakat perlu mewaspadai manipulasi opini publik melalui politik identitas. Pola-pola yang dilakukan umumnya dengan menyebarkan rumor hingga ujaran kebencian. Hal ini berdampak pada berkembangnya diskusi yang tidak produktif serta berpotensi menyebabkan disharmoni dan kekerasan.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi (LP3S) Wijayanto menjelaskan umumnya politik identitas muncul pasca deklarasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pada pemilu 2019,politik identitas marak dan masyarakat terpolarisasi berdasarkan kubu pendukung capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Polarisasi ini sebelumnya terjadi sejak Pilkada DKI 2017 yang terus berlanjut hingga menjelang Pemilu 2024.
Politik identitas ini akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak bereidentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Hal ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara yang khusunya dalam ranah pemilu maupun pemilihan.
Untuk itu, kita sebagai masyarakat lebih dapat menghargai segala bentuk perbedaan yang ada di sekitar kita, pentingnya pengetahuan lebih dalam menerima sesuatu, agar tidak mudah dimanfaatkan suatu kelompok untuk kepentingan tertentu.
Penulis: Rinunate (Mahasiswi Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry)
