RESESI ialah suatu kondisi dimana terjadinya penurunan aktivitas ekonomi umum secara signifikan di suatu wilayah tertentu yang ditandai dengan terkontraksinya PDB selama dua kuartal atau lebih secara berturut-turut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi ramalan dana moneter internasional (IMF) yang menyebutkan sepertiga dunia akan alami resesi pada 2023. Indonesia seharusnya ikut meningkatkan kewaspadaan.
"Disampaikan IMF, tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia akan mengalami resesi," kata Jokowi dalam Perayaan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-50, Selasa (10/1/2023). "Dan untuk negara negara yang tidak terkena resesi ratusan juta penduduk akan merasakan sedang dalam keadaan resesi," tambah Jokowi.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Ada beberapa dampak yang akan terjadi apabila Indonesia mengalami resesi:
1. Tingkat pengangguran yang meningkat akibat berkurangnya lapangan pekerjaan. keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Menurut Badan Pusat Statistik angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja berumur lebih dari 15 tahun.
2. Menurunnya tingkat investasi. dimana hanya akan ada sedikit ancaman kerugian yang perlu diperhatikan. Namun, jumlah keuntungan yang akan diterima investor juga biasanya tidak seberapa.
3. Terjadi inflasi maupun deflasi yang tidak terkendali. Inflasi adalah kenaikan harga sedangkan deflasi adalah penurunan harga. Jika deflasi terjadi, tidak hanya harga menurun tetapi juga peristiwa terkait finansial lainnya juga ikut menurun. Seperti gaji karyawan, biaya produksi dan daya beli masyarakat.
4. Konflik sosial. Konflik sosial dapat terjadi ketika antarindividu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan. Sebagai contoh, perbedaan pandangan tentang penggunaan lahan yang sama atau perbedaan pendapat tentang kebijakan publik.
5. Penurunan pendapatan masyarakat.
Untuk mengantisipasi resesi, Menkeu menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan belanja untuk ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun. Anggaran ini diharapkan mampu menjaga pertahanan dan stabilitas pangan Indonesia. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan belanja di sektor perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun, atau setara dengan realisasi belanja tahun 2022.
“Ini untuk melindungi masyarakat kita dari guncangan [ekonomi],” tuturnya dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna terkait APBN di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2022).
Penulis: Akmal Aziz (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala)
