DP2AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kota Balikpapan mencatat sekiranya ada 700an ibu hamil di Kota Balikpapan berisiko melahirkan anak stunting.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Alwiyati yang disapa Alwi mengatakan, untuk menekan jumlah kasus stunting, pihaknya telah mencanangkan program satu telur satu hari hari bagi ibu hamil.
Program ini juga menyasar anak-anak yang mengalami stunting. Tercatat berkisar 1.436 balita di Kota Balikpapan mengalami stunting.
“Sasaran kita bukan hanya pada anak balita, tapi pada ibu hamil yang berisiko stunting, ada sekira 700 an ibu hamil yang kita berikan bantuan,” kata Alwi ketika diwawancarai wartawan di Balai Kota Balikpapan, Rabu (29/3/2023). Ia berharap melalui program ini dalam menurun jumlah kasus stunting yang terjadi di Kota Balikpapan.
“Sudah banyak bantuan dari masyarakat, kami sudah banyak menerima bantuan dari BAZNAS provinsi untuk 50 orang sasaran yang akan diberikan bantuan, on progres, juga ada dari KRN untuk daerah kariangau,” ujarnya.
Harapannya, dengan semakin banyak bantuan yang diberikan, dapat mempercepat upaya menurunkan kasus stunting di Kota Balikpapan.
“Sebenarnya tahun ini, kita harus menurunkan di bawah 17 persen, karena tahun 2021, 17 persen yang kita raih dan di tahun 2022, malah 19 persen. Di tahun 2024, target secara nasional 14 persen. Artinya ada target, 5 persen yang harus kita turunkan untuk kita Balikpapan,” ucapnya.
Untuk itu, diperlukan upaya-upaya dalam menanggulangi kasus stunting mulai dari hulu, tidak hanya kepada balita tapi juga kepada ibu hamil dan calon pengantin supaya melakukan pencegahan stunting. Karena memang ada beberapa faktor juga yang mendorong kasus stunting di antaranya faktor ekonomi dan pola hidup sehat seperti merokok.
Jumlah keluarga miskin atau Gakin di Kota Balikpapan mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19. Plt Dinas Sosial Kota Balikpapan Mufidah Hidayati mengatakan, saat ini jumlah data keluarga miskin di Kota Balikpapan tercatat mencapai 52.074 rumah tangga.
Sebenarnya data ini merupakan data yang sudah ada dahulu, yang kemudian diverifikasi. Namun untuk pengesahan layak atau tidaknya itu dari pemerintah pusat,” katanya ketika diwawancarai wartawan di Balai Kota Balikpapan, Jumat (31/3/2023).
Ia menyampaikan bahwa jumlah Gakin tahun 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 lalu.Namun dirinya tidak merincikan berapa jumlah Gakin di Kota Balikpapan pada tahun 2022. “Kalau dibandingkan data di Tahun 2022 sebelumnya, itu menurun. Tapi datanya saya gak bawa,” ucapnya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Sebenarnya, menurut Mufidah, pihaknya setiap bulan melakukan verifikasi melalui kelurahan lewat Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial), yang kemudian datanya dimasukkan dalam aplikasi dan untuk diverifikasi oleh Pemerintah Pusat.
“Semua itu tergantung pada kebijakan pusat untuk menentukan apakah yang bersangkutan berhak menerima atau tidak. Karena memang ada kuota-kuota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Ia menuturkan, penurunan jumlah Gakin ini dipicu oleh karena ada sebagian warga yang terdampak covid kemudian sekarang sudah bekerja normal, sehingga datanya dikeluarkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos.
Program makan 1 telur setiap hari, untuk mencegah stunting, masih terus digencarkan ke masyarakat. Sejatinya program ini adalah kebijakan tambal sulam, karena tidak menyentuh akar masalah stunting.
Padahal permasalahan stunting juga ada kaitannya dengan minimnya pengetahuan yang benar oleh kader posyandu tentang gizi, pola asuh anak, penguatan mental ibu dan lain-lain. Hal ini banyak ditemukan di Indonesia, para kader posyandu yang memberikan biskuit dan agar-agar ketika posyandu.
Malah ada yang menyarankan untuk menghentikan pemberian asi ekslusif dan disarankan untuk mengkonsumsi sufor. Padahal posyandu di tiap RT, secara teknis, bisa membantu untuk mengedukasi masyrakat tentang pola asuh anak, kandungan gizi makanan dan sebagainya.
Disisi lain pun juga memprihatinkan. Yakni kondisi ketika posyandu, tidak hadir salah seorang ahli kesehatan, semisal dokter anak ataupun dokter gizi, yang bisa mengedukasi masyarakat, sebagai pihak konselor keluhan-keluhan para ibu.
Hal ini wajar karena jumlah tenaga kesehatan, baik dokter umum ataupun dokter spesialis, jumlahnya sedikit di Indonesia. Ini karena cara pandang kapitalisme yang merestui agar pendidikan dinilai sebagai barang/jasa sehingga bisa dikomersialisasi. Terbukti dari ketika seseorang ingin meraih keilmuan yang tinggi/mendalam/ahli, siap-siap untuk mengeluarkan biaya pendidikan yang tinggi.
Sehingga output yang dihasilkan pun, lebih banyak orang-orang money oriented. Jarang menghasilkan output/ahli yang berprinsip sebagai orang yang akan memberikan manfaat kepada peradaban manusia. Hanya segelintir saja kita menemukan sosok idealis tersebut.
Hal ini juga "wajar" ditemui di era kapitalis sekuler, karena penentuan upah yang diberikan kepada pekerja, termasuk pekerja ahli semisal dokter, adalah karena dilandasi harga kebutuhan pokok yang ada ditengah masyarakat. Padahal jika berbasis pada hal itu, maka timbullah kezoliman dan kenestapaan, baik di sisi pekerja maupun majikan/pengusaha.
Pengusaha dipaksa untuk menanggung kesejahteraan pekerja, dan pekerja dizolimi karena upah mereka dinilai bukan berdasarkan kepada besarnya manfaat yang sudah mereka berikan, namun upah mereka disandarkan kepada harga bahan pokok.
Dan yang menjadi akar masalah adalah mandeknya distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat. Apalagi karena naiknya harga bahan pokok ditengah masyarakat, termasuk harga telur. Sehingga para ibu semakin tertekan dalam mengatur pendapatan keluarga, karena harga semua kebutuhan juga naik.
Inilah dampak struktural penerapan aturan kehidupan kapitalisme sekuler saat ini ditengah-tengah kita. Aturan kapitalisme sekuler yang menyingkirkan peran agama untuk mengatur kehidupan manusia, nyatanya kapitalis sekuler telah gagal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan ditengah-tengah kita.
Dan hal ini sangat berbeda jauh, ketika kehidupan manusia diatur dengan prinsip islam kaffah. Aturan islam kaffah dengan landasan aqidah islam, menjadikan sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem politik dalam negeri, sistem ekonomi islam yang mengatur tentang wajibnya distribusi kekayaan di tengah masyarakat termasuk pemberian upah yang manusiawi, yang dinilai dari besarnya manfaat yang diberikan pekerja kepada majikan, maka sejarah peradaban dunia sudah membuktikan kegemilangannya.
Ini dapat dibuktikan pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang menghargai ilmu pengetahuan begitu pun guru, sang sumber ilmu. Sampai suatu ketika ada penulis kitab yang datang ke khalifah Harun Ar-Rasyid, dibayarlah penulis kitab tersebut seberat timbangan bukunya dan dibayar dengan berat emas yang setara berat buku tersebut.
Tanggung jawab dan peran negara dalam mengurusi kebutuhan rakyatnya, adalah kewajiban yang berpahala besar di sisi Allah. Terlebih mengurusinya dengan menerapkan sistem islam politik. Dan saat ini, hanya islam saja yang bisa menghantarkan kepada kebaikan dan manfaat bagi kehidupan peradaban manusia. Sehingga mencampakkan sistem kapitalisme saat ini adalah perkara mendesak yang harus kita tunaikan.
Wallahu'alam bisshowwab
Penulis: Lisa Oka Rina (Pemerhati Kebijakan Publik)
