E-GOVERNMENT adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah untuk pelayanann publik. Istilah dari e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi komunikasi informasi pada era globalisasi saat ini untuk meningkatkan hubungan antara pemerintahan dan masyarakat, antara pemerintah dan instansi pemerintah kemudian untuk pelaku bisnis.
Untuk pemerintahan, baik antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, semua itu dapat dipermudah dan dipersingkat waktu dengan bantuan teknologi internet yang dapat diakses kapan saja dimana saja.
Dengan memanfaatkan koneksi internet khususnya di Provinsi Aceh maka akan sangat banyak muncul penggembangan layanan dari Pemerintahan Aceh untuk masyarakat Aceh guna mempercepat cara kerja pelayanan publik di provinsi Aceh.dan dengan E-Goverment juga dapat memungkinkan peran aktif masyarakat Aceh.
Dimana harapan masyarakat Aceh dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan,memantau proses penyelesaian melakukan secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya.
Kemajuan pesat pada era globalisasi saat ini terkhusus pada teknologi informasi membuka potensi besar bagi pengakses,pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara tepat cepat dan akurat.
Contohnya dapat kita lihat penggunaan e-Government pada Pemkab Bireuen dan Aceh Jaya dalam mengadopsi aplikasi Elektronik-Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (e-BPHTB) milik Pemerintahan Kota Banda Aceh.
Daerah ini resmi menggunakan aplikasi ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) replikasi dan adopsi aplikasi e-BPHTB,jumat (25/9/2020).
kita juga dapat melihat pada pemkab Aceh lain nya yang mulai mengadopsi e-Government untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik untuk Provinsi Aceh guna memajukan Aceh yang lebih bagus dan maju dari segi penggunaan teknologi dan informasi.
e-Government ini juga dapat meminimalisir angka kemiskinan dan kasus korupsi di aceh.dengan mendayagunakan e-Government kita dapat mengakses berita terkini dari pusat ataupun instansi pemerintahan Aceh. Hampir seluruh Provinsi Aceh menggunakan elektronik government baik ranah pendidikan, instansi pemerintahan hingga warung-warung kecil pelaku usaha UMKM.
Ini sangat membantu pemerintah, pelaku bisnis dalam melakukan proses pelayanan ataupun proses pergadangan bagi pelaku bisnis di Aceh. Dengan ini, Aceh akan menuju pemerintahan yang baik dengan berkurangnya angka kemiskinan pada Provinsi Aceh saat ini.
Kenyataan telah menunjukan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, nasional terutama dalam transaksi perdangangan dan instansi pemerintahan.
Sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehesif kepada masyarakat terutama agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat meletakkan perpecahan terutama pada kita masyarakat Aceh yang sangat rentang dengan berita-berita hoax.
Aplikasi e-government menuju Aceh good governance
Aplikasi e-government atau pemerintahan berbasis elektronik dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan Good Governance di Aceh. Good Governance adalah suatu konsep yang mencakup cara-cara pengelolaan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil yang diinginkan. Dengan menerapkan aplikasi e-government, Aceh dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Beberapa contoh aplikasi e-government yang dapat digunakan di Aceh untuk mencapai tujuan Good Governance antara lain:
Sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Sistem informasi manajemen aset daerah (SIMAD) untuk mengelola aset daerah dan mencegah kecurangan dalam pengelolaan aset.
Portal informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah dan program-program yang sedang dilaksanakan.
Sistem pelayanan publik yang dapat diakses secara online, seperti pendaftaran kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat.
Dengan menerapkan aplikasi e-government, Aceh dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, meminimalkan tindakan korupsi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Namun, penggunaan aplikasi e-government juga harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia yang memadai dan regulasi yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan teknologi informasi.
Penulis: Cindy Olivia (Mahasiswi Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry)
