Pj Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melakukan penandatangan MoU Nota kerja sama, Kamis (23/02/2023).
LINTAS ATJEH | ACEH TAMIANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk meniru wilayah Sumedang dalam penanganan stunting. Kabupaten di daerah Jawa Barat itu dinilai berhasil dalam menurunkan angka gizi buruk pada anak.
Sumedang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan gangguan tumbuh kembang anak atau stunting.
Pada lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari 32,2 persen pada tahun 2018, menjadi 8,27 persen di tahun 2022.
Atas dasar itu, Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman ajak sejumlah kepala dinas dan camat ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk belajar mengatasi persoalan stunting.
Penanganan stunting merupakan bagian dari upaya Pemkab Aceh Tamiang untuk memberantas kemiskinan esktrem.
Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman mengungkapkan agenda belajar ke Sumedang ini berlangsung pada pekan lalu.
"Ada beberapa MoU yang kita capai dengan Kabupaten Sumedang, termasuk pengendalian stunting dan pemberantasan kemiskinan ekstrem,” kata Meurah Budiman, Sabtu (25/02/2023).
Meurah berharap masukan yang dipaparkan tim dari Pemkab Sumedang bisa diserap untuk diimplementasikan di Aceh Tamiang.
Dia mengingatkan agar SKPK yang terlibat dalam penanggulangan stunting tidak berpuas atas capaian lalu yang berhasil menurunkan kasus ini sebesar 3,4 persen.
"Kita ingin lebih berhasil lagi dalam penanganan stunting, karena ini menyangkut peningkatan kualitas hidup anak-anak kita," ungkapnya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Sebelumnya ketika mengikuti roadshow daring percepatan stunting dan penghapusan kemiskinan kemiskinan ekstrem bersama Menko PMK, Muhajir Effendy.
Meurah mengungkapkan ada bebrapa indikator yang menjadi nilai penurunan stunting, misalnya kemiskinan, integrasi pelayanan kesehatan anak dan ibu, dan tingkat perubahan perilaku hidup sehat.
Kemudian kepemilikan sarana sanitasi dasar, tingkat asupan gizi seimbang, pemeriksanaan kesehatan catin dan imunisasi dasar lengkap.
“Pihak kami telah melakukan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan KEK, pemberian suplemen Tablet Tambah Darah (TTD), pemberian makanan bayi dan anak.
"Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurang gizi, tata laksana gizi buruk, pemberian imunisasi serta peningkatan sarana dan prasarana sanitasi," terangnya.
Berbicara kemiskinan, Meurah menerangkan secara nasional angka kemiskinan di Aceh Tamiang mengalami penuruan dari angka 10,14 persen menjadi 9,57 persen.
Dia memaparkan kemiskinan ekstrem di Aceh Tamiang pada Desil 1 berjumlah 6.895 keluarga atau 34.856 jiwa.
"Beberapa faktor penyebab kemiskinan diantaranya rendahnya pendapatan penduduk, rendahnya kualitas SDM dan meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok," jelasnya.
Sementara itu dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk di sinkronisasikan dengan data yang telah dimiliki.
"Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, kita juga sudah mencocokkan data yang kita miliki dengan data P3KE ini sehingga dapat memperkuat data penerima sasaran bantuan sosial," ucapnya.[ZF]
