Pj. Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman mengecek kondisi bahan sembako yang dijual dalam program pangan murah, Selasa (31/01/2023).
LINTAS ATJEH | ACEH TAMIANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian laju inflasi.
Setelah melakukan operasi pasar di Pasar Kota Kualasimpang beberapa hari lalu, kali ini melakukan program pangan murah yang dipusatkan di Kampung Masjid, Kecamatan Bendahara, Selasa (31/01/2023).
Program ini merupakan kerja sama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM Aceh Tamiang dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh.
"Tujuan kegiatan ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang kecukupan stok pangan, ini penting untuk mengendalikan laju inflasi di Aceh," kata Pj Bupati Aceh Tamiang, DR. Meurah Budiman, SH, MH.
Meurah secara khusus hadir langsung selama program pangan murah yang digelar di Kampung Masjid.
Antusias warga pun terlihat begitu tinggi karena program ini menawarkan berbagai stok pangan dengan harga sangat terjangkau.
Misalnya beras premium 5 kilogram dengan harga Rp 45.000, gula pasir 2 kilogram dengan harga Rp 23.000, minyak goreng 2 liter dengan harga Rp 36.000, dan telur ayam per 1 papan dengan harga Rp 43.000.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Meurah yang dididampingi Kadis Pangan, Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang, Asma'i berharap semoga program pangan murah itu bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga laju inflasi di daerah ini terkendali.
Sebelumnya, Meurah Budiman juga telah meninjau Pasar Kualasimpang untuk memastikan stok komoditas pangan.
Salah satu yang menjadi acuan Meurah ketika itu tentang keberadaan cabai yang merupakan salah satu pemicu inflasi di Aceh.
"Sebagian besar stok pangan kita dipasok dari Sumatera Utara, dan ternyata hari ini sudah banyak komoditas lokal," kata Meurah.
Meurah menekankan kalau Pemkab Aceh Tamiang menaruh perhatian khusus terhadap sektor perekonomian masyarakat.
Ia menyadari pembenahan sektor ini tidak cukup hanya mengandalkan anggaran daerah.
"Harus didukung dengan anggaran pusat, makanya kita akan terus menjemput anggaran dari pusat agar pembangunan di daerah kita lebih maksimal lagi," tukas Meurah Budiman.[ZF]
