"KIP Aceh Timur yang telah menetapkan dan melantik panitia pemungutan suara (PPS) yang terpilih dan tiga orang yang lulus sebagai pengganti PPS untuk setiap desa, kendati demikian kini polemik baru kembali terjadi saat perekrutan Sekretariat PPS yang dinilai merugikan para pembantu pelaksana demokrasi yang berstatus pengganti PPS sudah lolos dari semua tahapan namun nasibnya sama seperti peserta yang tidak lulus," ujar Razali
"Saya berharap KIP Aceh Timur menetapkan anggota PPS yang berstatus pengganti diangkat menjadi pengurus sekretariat PPS karena mereka sudah melewati segala bentuk tahapan dan sudah teruji," imbuhnya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Menurutnya, adanya ketidakadilan dan juga berpotensi adanya asas politik kepentingan terutama dari Kepada Desa pasalnya hampir 60 persen yang di angkat sebagai Sekretariat PPS dari kalangan keluarga mereka meskipun tidak pernah mendaftar sebagai PPS atau melewati proses tahapan, maka PPS berstatus pengganti seolah hanya menjadi kambing hitam dalam proses penyaringan pembantu penyelengara pesta demokrasi di Aceh Timur.
Untuk itu, sambung Razali, pihaknya meminta persoalan tersebut dapat dipertimbangkan oleh KIP Aceh Timur supaya panitia dan pembantu perhelatan pesta demokrasi untuk 2024 benar-benar mengendepan profesionalitas dan tidak mengedepankan asas kepentingan.
"Sebab jika disusupi kepentingan integritas KIP akan hancur karena sudah tidak ada lagi rasa kepercayaan dari masyarakat," tutupnya. [*]
