LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Tokoh pemuda desa/gampong di Aceh Barat berharap agar Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan kebijaksanaanya dapat menunjuk sosok yang tepat memimpin Aceh Barat ke depan sebagai Pj Bupati. Kebijaksanaan Mendagri tersebut akan sangat menentukan arah pembangunan dan pemerintahan daerah berjuluk negeri Teuku Umar tersebut.
Menurut Tokoh Pemuda Gampong Kampung Belakang, Putra Almardhatillah dari sejumlah nama yang diusulkan oleh DPRK Aceh Barat sebagai sosok calon Pj Bupati hanya satu nama yang merupakan putra kelahiran Aceh Barat yakni Kadis Peternakan Aceh
"Untuk lebih mudah memimpin Aceh Barat dan menjalankan amanah pemerintah pusat di daerah, tentunya sosok putra kelahiran daerah itu sendiri lebih tepat. Selain memahami situasi dan kondisi masyarakat, juga lebih memiliki kecintaan terhadap tanah kelahirannya untuk terus maju dan berkembang,"ungkap Putra Almardhatillah yang saat ini menjabat sebagai sekretaris gampong kampung belakang kecamatan Johan Pahlawan itu kepada media, Minggu 18 September 2022.
Menurut Mardha, sosok Zalsufran yang menapak dari aktivis mahasiswa dan LSM sebelum mengabdi sebagai ASN merupakan modal yang sangat tepat untuk memimpin Aceh Barat.
"Selain putera daerah, Pak Zalsufran juga memiliki track record yang mumpuni di lingkungan masyarakat sehingga lebih mudah berbaur dan hadir di tengah-tengah masyarakat nantinya. Sejumlah pengalaman hingga rekam jejak beliau yang pernah menjadi aktivis mahasiswa dan LSM merupakan modal besar untuk mewujudkan kepemimpinan yang merakyat dan humanis, insya Allah," ujar Putra Almardhatillah yang juga Mantan Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh Barat periode 2007-2008 lalu.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Mardha juga mengapresiasi usulan DPRK Aceh Barat yang telah merangkum aspirasi masyarakat dan mengusulkan sosok putra kelahiran daerah dengan track record yang tidak diragukan itu.
"Usulan Ketua dan anggota DPRK Aceh Barat sudah sangat tepat, kita apresiasi hal itu. Jika dilihat dari segudang pengalamannya, penguatan birokrasi dan pembangunan berbasis data serta pemerintahan yang humanis insya Allah akan lebih mudah diwujudkan jika sosok Pak Zal Sufran diamanahkan sebagai Pj Bupati nantinya. Lagi-lagi kebijaksanaan kita serahkan kepada mendagri untuk menjawab keinginan dan harapan kita rakyat kecil ini," ujarnya.
Selain itu, kata Mardha, salah satu persoalan di Aceh Barat dan juga dihadapi secara nasional adalah persoalan PMK dan ketahanan pangan. Menurut Data, pada awal agustus lalu setidaknya 2055 kerbau dan sapi terjangkit PMK di Aceh Barat, hal ini menunjukkan angka yang lumayan signifikan, belum lagi jika bicara ketahanan pangan yang menjadi persoalan di seluruh Indonesia.
"Pernah mengabdi di Bappeda hingga Dinas Kominfo sebelum ditunjuk sebagai Kadis Peternakan, menjadi modal luar biasa jika Bapak Zalsufran diamanahkan oleh Mendagri sebagai Pj Bupati Aceh Barat. Kita meyakini penanganan persoalan di daerah akan dilakukan dengan maksimal dan pembangunan akan lebih terintegrasi berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, ini juga menjadi harapan mendasar masyarakat sehingga persoalan di masyarakat mulai dari PMK dan ketahanan pangan," bebernya.
"Jika dilihat dari track record, Insya Allah beliau punya pengalaman mumpuni untuk menangani persoalan-persoalan seperti itu berbasiskan data, sehingga hasilnya dapat optimal sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat di daerah," lanjutnya.
Menurut Mantan Aktivis Aceh Barat itu, kebijakan dan kebijaksanaan dalam menentukan Pj Bupati merupakan sepenuhnya hak perogratif pemerintah pusat melalui mendagri.
"Kita berharap Mendagri dengan kebijaksanaannya dapat menunjuk putera kelahiran Aceh Barat untuk pulang membangun gampongnya sesuai dengan amanah yang diberikan pemerintah pusat nantinya. Kebijakan dan kebijaksanaan Mendagri kita harapkan dapat menjawab kerinduan masyarakat di negeri Teuku Umar nantinya," harapnya.[*/Red]
