BEBERAPA hari yang lalu tepatnya pada tanggal 3 September 2022 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) seperti Pertalite, Pertamax dan juga solar. Singkatnya, keputusan pemerintah pusat itupun menuai banyak sekali kritikan dikalangan masyarakat, berbagai macam argumentasipun dilemparkan untuk mencoba mengkritik dan menolak keputusan pemerintah tersebut.
Berbagai elemen masyarakat melakukan penolakan terhadap keputusan pemerintah pusat tersebut yang dalam hal ini menaikkan harga BBM. Salah satu elemen masyarakat yang menolak itu adalah dari kalangan intelektual muda yang dikenal serta dikenang karena idealisme nya yakni mahasiswa.
Uniknya dan anehnya dari salah satu bentuk penolakan kalangan mahasiswa terhadap kenaikan harga BBM tersebut bisa kita lihat di Kota Banda Aceh, yang dimana kota yang memiliki 2(Dua) kampus dengan tagline ‘Jantong Hatee Rakyat Aceh’ yakni Universitas Syiah Kuala (USK) dan juga UIN Ar-Raniry ini sama-sama melakukan aksi demonstrasi berisikan isu nasional seperti kenaikan BBM, dsb. Isu daerah pun juga ikut didemonstrasikan seperti tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh, pendidikan, kemiskinan, dsb. Namun ‘anehnya’ aksi tersebut tidak dilakukan secara serentak, mulai hari nya yang berbeda hingga lokasinya pun juga ikutan berbeda, UIN di DPRA dan USK dikantor Gubernur Aceh. Lantas penulis dan juga beberapa mahasiswa mulai bertanya-tanya “Kenapa ya, kok demo kali ini USK dan UIN ga dilakukan secara serentak?”.
Berangkat dari pertanyaan yang bisa menyebabkan spekulasi berkebihan inipun, penulis mencoba sedikit menjelaskan dengan langkah awal mengkonfirmasi kepada pihak terkait agar kejelasan yang dipahami oleh masyarakat itu benar-benar valid dikarenakan sepanjang aksi demonstrasi yang tercatat dilakukan oleh dua kampus dengan tagline ‘Jantong Hatee Rakyat Aceh’ seperti PT EMM, RUU KPK, RUU KUHP dan Omnibus Law dilakukan secara serentak dan bersama-sama atas nama Alian Mahasiswa Aceh. “Lantas mengapa saat ini tidak lagi serentak dan bersama-sama?”
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Menjawab hal yang sedang hangatnya ini, penulis melakukan diskusi dengan salah satu petinggi di BEM USK yaitu Rahmat Fahlevi selaku Kemenpolhukam BEM USK. Ia menyampaikan kepada penulis bahwasannya tidaklah benar mengenai isu perbedaan jadwal demonstrasi itu disebabkan oleh merenggangnya hubungan USK dan UIN Ar-Raniry.
Mahasiswa USK dan UIN mulai dari hari pertama hingga hari ini tetap mengkoordinasikan terkait pergerakan, kedua belah pihak mahasiswa tersebut mempunyai goals yang sama dan point tuntutan yang relatif berbeda.
Tidak ada percikan konflik sama sekali diantara kedua mahasiswa berbeda perguruan tersebut, hanya saja ada sedikit kendala teknis yaitu UIN lebih dahulu memasukkan surat pemberitahuan demonstrasi dari pada USK.
Sehingga kedua universitas tersebut melakukan aksi seolah seperti shif. Disamping isu nasional, USK membawa segudang tuntutan isu daerah sebanyak 25 point tuntutan mulai dari kemiskinan, DOKA, pendidikan, ekonomi, pelecehan seksual hingga konflik agraria.
Kesimpulan yang dapat di tarik adalah, kedua gerakan ini lebih kepada gerakan komplementaris atau pelengkap. Disatu sisi mahasiswa UIN menduduki dan mengawal isu via legislatif, dan mahasiswa USK mendobrak kantor gubernur menyampaikan isu daerah dan inilah yang disebut sebagai memasifkkan tuntutan dan penyampaian aspirasi secara simultan.
Presiden mahasiswa USK, Zawata Afnan juga menyampaikan kepada penulis lewat whatsapp bahwasannya perbedaan jadwal dan lokasi demonstrasi USK dan UIN Ar-Raniry itu merupakan pola pergerakan. “Itu adalah pola pergerakan,” jelasnya kepada penulis.
Penulis merasa penjelasan lewat penyataan dari Presma dan Menkopolhukam USK ini cukup untuk menjadi jawaban tervalidasi guna menjawab asumsi liar yang beredar di kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya terkait perbedaan jadwal dan lokasi demonstrasi berbeda yang dilakukan oleh USK dan UIN Ar-Raniry.
Penulis: Tonicko Anggara (Mahasiswa Universitas Syiah Kuala/USK)
