SEJAK MUNCULNYA berita kelangkaan BBM di pertengahan Juli 2022 hingga saat ini, pertelite dan solar sering hilang dipredaran. Bagi kalimantan timur tentu kelangkaan BBM merupakan sebuah keanehan. Karena wilayah kalimantan timur merupakan salah satu wilayah dimana pertamina berada. Minyak bumi dan gas alam merupakan bahan baku yang di ekploitasi daerah ini.
Kelangkaan BBM seperti angin kaget bagi rakyat. Bagaimana tidak BBM terutama pertelite yang paling banyak digunakan masyarakat merupakan kebutuhan dasar. Mau berangkat kerja kalau BBM nya habis, pasti pusing dulu nyari BBM. Akahirnya menghambat perjalanan. Pengemudi driver online juga paling merasakan kelangkaan BBM. Aktivitas pekerjaanya mengharuskan kendaraannya harus selalu terisi BBM.
Sering sekali antrian BBM di Pom pertamina. Bahkan di eceran juga kerap kali menghilang tiba tiba. Lama kelamaan hal yang meresahkan ini, bisa mengakibatkan masyarakat jenuh dan gelap mata. Marak berita Kukar, kutim juga samarinda mengekpos kelangkaan BBM diwilayahnya.
Warga di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). BBM jenis Pertalite harus didapatkan warga dengan cara antre panjang. Kalau pun ada, harus sabar karena antreannya panjang. Tidak hanya itu, harga minyak Pertamax yang naik menjadi Rp 12.750 juga dinilai memberatkan warga. Petugas SPBU menyebutkan, BBM jenis Pertalite memang setiap hari dipasok. Namun, habis dalam waktu sekejap saja. Sementara pengisian minyak di SPBU itu dialihkan ke BBM Pertamax. (kaltim.tribunnews.com 16/7/2022)
Tak hanya di Kukar, Kutim pun seringkali kehabisan pertelite. Keberadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan bio solar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), bisa dikatakan langka. Pasalnya, kedua BBM yang kini ditetapkan sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP), setiap harinya tidak selalu tersedia. Bahkan dari 4 (empat) Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang ada di kota Sangatta, stok ketersediaan pertalite dan bio solar hanya tersedia di jam-jam tertentu saja. Meski di setiap SPBU tertulis pengumuman bahwa BBM jenis solar baru dijual pada pukul 07.30 pagi, namun antrian panjang kendaraan ini sudah terjadi sejak pukul 18.00 sore hingga pagi harinya. Bahkan meski sudah mengantri berjam-jam, tidak semua kendaraan tersebut terlayani mendapatkan BBM. (idcfm.co.id 12/5/2022).
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Di samarinda tak jarang antrian BBM pun melebar hingga memakan badan jalan. Kondisi ini memaksa para pengendara merogoh kocek lebih dalam, pasalnya para pengendara yang biasanya mengisi pertalite kini harus membeli BBM non subsidi yakni pertamax, yang harganya saat ini terbilang tidak murah. Kondisi kelangkaan BBM ini juga dipengaruhi oleh naiknya harga BBM jenis pertamax secara nasional, dimana hal tersebut seakan memperparah kondisi saat ini dimana para pengendara akan berebutan untuk mendapatkan BBM jenis pertalite apabila tersedia di SPBU. (pktvkaltim.com 15/7/2022)
Kelangkaan BBM di negeri kaya SDA
Menyikapi kelangkaan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim menginisiasi pertemuan dengan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan penyediaan BBM pertalite dan bio solar. Di antaranya, Polres Kutim, Satpol PP Kutim, Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Pertamina dan perwakilan SPBU yang ada di Sangatta, bertempat di kantor Bupati Kutim, Rabu (11/5/2022).
Kepala Disperindag Kutim, Zaini saat ditemui IDCFM mengatakan Disperindag bersama bagian ekonomi setkab Kutim akan mengeluarkan surat edaran terkait BBM bersubsidi dan pertalite ini. Khususnya bagi SPBU tidak boleh menjual solar subsidi dan pertalite kepada pengetap dan pertamini. Pemerintah daerah bekerjasama dengan kepolisian akan melakukan penertiban terhadap Pertamini yang cukup menjamur di Kutim dan ilegal.
Antisipasi praktis memang jalur cepat yang bisa dilakukan saat ini. Namun kelangkaan BBM ini tidak hanya terjadi saat ini. Sebelumnya juga sering terjadi kelangkaan, hal ini pun terjadi lagi. Harusnya lebih jeli mengatasi masalah dari akarnya. Dimana regulasi pengaturan SDA ini menjadi biang problem yang muncul. Sebuah negri yang merupakan wilayah kaya akan SDA, minyak negeri ini berlimpah tak sepantasnya langka dan mahal, malah seharusnya gratis.
Sistem kapitalis menjadikan Distribusi BBM yang diserahkan pada produsen BBM, sehingga apakah BBM sampai pada masyarakat seluruhnya adalah tanggung jawab produsen bukan pada negara.
Bahkan SDA migas dikuasai swasta asing dan negara beroirientasi pada jual-beli. akibatnya Pertamina sebagai BUMN berorientasi untung bukan melayani rakyat dan negara dengan kebutuhan minyak yang besar pun menjadi net importir, rakyat lagi-lagi jadi korban yang paling rugi dan menderita.
Masalah ini akibat salah kelola minyak ala kapitalisme. Hal semacam ini, tidak terjadi dalam ekonomi syariah yang dijalankan sistem Islam. Dimana dalam pengembangan bisnis di skala mikro akan terikat pada regulasi Islam sehingga tidak mungkin sebuah bisnis yang ada di tengah-tengah masyarakat memiliki aset yang bahkan melampaui aset negara.
Solusi Islam mampu memenuhi kebutuhan rakyat
Islam solusi untuk mengembalikan SDA minyak ke tangan negara dan mencukupi kebutuhan minyak rakyat secara gratis karena SDA minyak negeri ini berlimpah untuk rakyat bahkan mampu memenuhi kebutuhan rakyat lainnya.
Rasulullah telah mencontohkan dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh sistem pemerintaahan Islam. Yaitu dengan menata regulasi sumber energi. Kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw: Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah)
Dengan prinsip bahwa SDA milik Al-Muslimun atau milik masyarakat luas. Jadi, tidak ada perhitungan untung dan rugi dalam pengelolaan barang yang menjadi milik masyarakat luas. Dan pemimpin negara bertanggung jawab periayahan terhadap rakyatnya. Sebab, tugas negara adalah melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat dengan sepenuh hati. Tidak ada kesepakatan swasta atau asing yang boleh mengambil keuntungan darinya.
Rasulullah saw., bersabda, “Imam adalah raa’in atau penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari)
Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan-aturan sekular kapitalis, tidak diatur dengan syariah Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat. Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak tepat seperti yang terjadi saat ini. Hanya dengan sistem islam yang akan menjadi problem solving bangsa dan negara.
Wallahu a’lam bissawab
Penulis: Fatmawati Thamrin (Pemerhati Masalah Sosial)
