(Baca: Batu Bata Dipasang di Atas Balok Lama Pada Proyek Pembangunan Pagar SMPN 13 Langsa)
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdali kepada sejumlah awak media di Langsa, Minggu (31/07/2022).
"Pengelolaan uang negara sebesar itu untuk pembangunan infrastruktur di lingkungan pendidikan tidak bisa asal-asalan. Semestinya tenaga teknis yang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut benar-benar paham masalah teknis dan memiliki sertifikasi teknis bidang pembangunan infrastruktur," ujar pria yang akrab disapa Waled.
Menurutnya, dalam sebuah pembangunan fasilitas publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa menyerahkan persoalan teknis seperti perencanaan dan pengawasan kepada dinas teknis agar mutu dan target pembangunan lebih terukur.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Ada tenaga teknis dari Bappeda, Dinas PUPR atau instansi pemerintah lainnya yang seharusnya dilibatkan. Karena selama ini mereka telah melaksanakan pembangunan berbagai insfrastruktur dari dana pemerintah pula," papar Waled.
(Baca: PPTK Swakelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Diduga Tak Paham Teknis)
"Ini kan bukan fasilitas pribadi yang dibangun dengan uang pribadi, semua harus terukur dan dengan spesifikasi teknis yang mampu dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Waled juga menyampaikan bahwa jika penunjuk PPK ataupun PPTK dalam membantu mengelola uang negara tidak mengetahui atau memahami tentang teknis, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dan kualitas hasil pekerjaan kurang baik.
"Untuk itu, kita berharap kepada pihak penegak hukum agar menyoroti proses kegiatan swakelola di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa tersebut," tandas Waled. [Sm]
