KEBIJAKAN Pemerintah lewat Pertamina hendak mengendalikan metode pembelian BBM Bersubsidi tipe Pertalite serta Solar. Terhitung mulai bertepatan pada 1 Juli 2022, membeli Pertalite serta Solar wajib memakai aplikasi MyPertamina lewat halaman https://subsiditepat. mypertamina. id/. Sistem di MyPertamina hendak memverifikasi informasi pengguna yang berhak membeli BBM subsidi. Konsumen mendapatkan QR code buat pembelian tersebut.
Mengutip dari kumparan.com, Pertamina mengimbau pada warga yang merasa berhak memakai Pertalite serta Solar bisa mendaftarkan informasinya lewat web tersebut, buat setelah itu menunggu apakah kendaraan serta identitasnya terkonfirmasi selaku pengguna yang terdaftar. Bagi Pertamina, tujuan dari kebijakan tersebut diharapkan penyaluran BBM bersubsidi tidak salah sasaran lagi kepada konsumen yang tidak berhak memakai Pertalite serta Solar.
Dengan demikian, jumlah kuota serta segmentasi pengguna bisa diatur. Ada pula penyaluran BBM subsidi ialah salah satu amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial& Trading PT Pertamina( Persero), dalam rangka penuhi kebutuhan tenaga yang terjangkau untuk warga.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Selaku BBM bersubsidi, penyaluran Solar serta Pertalite penugasan ini diatur oleh regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor. 191/ 2014 serta Pesan Keputusan( SK) BPH Migas Nomor. 4/ 2020.
Terlepas dari itu, pastinya banyak asumsi dari warga, baik yang menunjang ataupun yang keberatan terhadap kebijakan tersebut.
Untuk mereka warga miskin, pastinya merasa kebaratan terhadap kebijakan tersebut, sebab telah dapat ditentukan kalau tidak seluruh warga miskin di segala Indonesia mempunyai serta familiar dengan gawai/ smartphone. Belum lagi perkara error system yang hendak jadi hambatan tertentu. Dengan pelaksanaan kebijakan ini pastinya disadari maupun tidak, secara otomatis bisa menghalangi akses terhadap BBM bersubsidi tersebut.
Diharapkan, Pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan yang hendak diterapkan tersebut, supaya tidak memberatkan untuk masyarakat paling utama untuk mereka warga miskin yang memiliki keterbatasan dari sisi ekonominya. Sebab hakekatnya, ketentuan terbuat buat tingkatkan kemakmuran warga serta buat terwujudnya keadilan.
Penulis: Muhammad Alfin Muchdori (Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh)
