HARGA-HARGA kebutuhan pangan kembali melonjak, bukan saja karena pasokan yang kurang seperti yang terjadi pada minyak goreng di awal tahun, namun juga momen bulan Ramadhan dan Idul Fitri merupakan momen yang selalu menjadi langganan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok publik.
Hal itu kemudian di perparah dengan kebijakan penguasa yang kemudian menaikan harga BBM jenis pertamax dan PPN menjadi 11% di awal April ini. Tidak sampai disitu saja, menurut Menkomarves, Luhut Binsar Panjaitan, kenaikan gas LPG subsidi 3 kg dan BBM jenis pertalite pun akan menyusul, yang sebelumnya diawal tahun ini, kenaikan LPG non subsidi 5 kg dan 12 kg sudah lebih dahulu mengalami kenaikan. (Kompas.com, 7/4/2022)
Bak jatuh ketimpa tangga pula, seperti itulah gambaran nasib umat saat ini, bertubi-tubi didera kesulitan sejak kasus pandemi Covid-19 melanda, membuat colaps ekonomi masyarakat ditambah kebijakan-kebijakan yang bukannya berpihak kepadanya namun justru semakin mempersulit kehidupan mereka.
Inilah potret kehidupan bangsa ini, penderitaan rakyat sudah menjadi hal yang lumrah di negeri ini. Padahal jika melihat hasil kekayaan alam negeri yang melimpah dari tambang mineral, minyak bumi, hasil lautnya, hutannya rasanya benar pepatah, ibarat mati dilumbung padi.
Tentulah jika melihat fakta akan kekayaan alam negeri ini maka menjadi aneh jika rakyatnya kemudian selalu dilanda kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka jelas bahwa ada yang salah dalam kepengurusan negeri ini.
Kepengurusan negeri dengan penerapan sistem kapitalisme sekuler merupakan akar masalah dari kesulitan-kesulitan yang terjadi, di sistem ini landasan negara dalam mengurusi rakyat, hanya sebagai regulator bagi pengusaha kepada rakyat, kalaupun ada kepengurusan oleh negara maka tidak akan lepas dari hitung-hitungan untung rugi bak produsen kepada konsumennya.
Begitulah sistem ini dalam mengatur kehidupan, belum lagi konsep liberal yang menjadi turunnya, dimana konsep ini memberi kebebasan bagi individu atau kelompok/perusahaan untuk menguasai sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak termasuk sumber-sumber kekayaan alam negeri. Maka disinilah letak masalah kesenjangan ekonomi, dimana pendistribusian harta kekayaan alam hanya berputar-putar pada orang-orang tertentu saja yaitu para oligarki.
Ini bisa kita lihat dimana kekayaan alam negeri ini dikelola dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kemudian untung rugi lah yang menjadi tolak ukur dalam aktivitasnya.
Karena sejati seseorang ketika mendirikan perusahaan pasti lah yang ingin diraih adalah keuntungan untuk mengembangkan hartanya, hanya saja ketika kepemilikan harta-harta sumber alam dan sektor kebutuhan hidup banyak orang dikelola oleh mereka maka disinilah kemudian keserakahan dan ketamakan manusia terakomodir sehingga pihak lainlah kemudian merugi, inilah yang terjadi di sistem ini.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Tengoklah bagaimana polemik minyak goreng hingga PCR yang sejatinya adalah kebutuhan mendasar umat namun karena pengelolaannya diserahkan pada pengusaha/oligarki, maka menjadi kesempatan bagi pengusaha untuk semakin besar meraih keuntungan dan tentu negara tidak bisa berbuat banyak karena telah menyerahkan kekuasaan pengelolaan nya kepada oligarki.
Maka tidak heran jika kebutuhan hidup di sistem ini akan selalu mengalami kenaikan harga karena sejatinya pengelolaan kebutuhan-kebutuhan hidup dilandasi bisnis untung rugi bukan pada riayah pada rakyatnya.
Begitulah rusaknya kehidupan dengan penerapan sistem kapitalisme sekuler, berbeda jauh dengan sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah, dimana landasan pemerintah dalam Islam adalah riayah su'unil ummah (mengurusi urusan umat), maka dalam sistem Islam, negara hadir sebagai pengurus umat sebagaimana seorang ibu yang mengurusi anak-anaknya.
Berbicara kebutuhan hidup umat dalam Islam, maka kewajiban negara lah untuk memenuhinya, negara wajib memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan pokok individunya maupun kebutuhan pokok publiknya.
Untuk kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan, papan maka negara akan memastikan setiap individu keluarga bisa mendapatkan nya dengan memastikan kepala keluarga dalam hal ini adalah bapak memiliki penghasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Tentulah mekanismenya memberikan kesempatan luas kepada kepala keluarga untuk bisa mengakses lapangan pekerjaan dengan pembinaan-pembinaan latihan kerja yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Kemudian memudahkan kepala keluarga jika ingin membuka usaha dengan bantuan permodalan tanpa riba, ini pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak langsung.
Adapun kebutuhan pokok publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan maka negara secara langsung akan memenuhinya dengan mengadakan semua fasilitas -fasilitas yang terkait dengan dengan kualitas yang terbaik.
Adapun untuk kepengurusan sumber-sumber kekayaan alam maka negara akan mengolongkan dalam tiga kategori, kekayaan alam yang boleh dimiliki individu, kekayaan alam milik negara dan kekayaan alam milik umat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu Padang rumput, air dan api". (HR. Abu Daud dan Ahmad).
Maka dalam pengelolaannya pun akan berdasarkan tiga kategori tersebut, khusus untuk sumber kekayaan alam milik umat maka wajib bagi negara yang mengurusi, mengelola, dan menguasainya dan hasilnya akan diperuntukkan kepada umat, hanya kepemilikan sumber kekayaan individu yang akan diserahkan kepengurusan kepada masing-masing individu, dan untuk kekayaan milik negara maka negara juga lah yang akan mengurusinya dan diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.
Demikian kepengurusan umat di sistem pemerintahan Islam, tanggung jawab negara akan urusan ini akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. sehingga aktivitas penguasa dalam urusan ini akan menghadirkan Allah SWT di setiap kebijakan-kebijakan yang dijalankannya.
Sehingga dengan landasan keimanan dan ketaatan penguasa dalam penerapan syariah Islam, InsyaAllah akan mewujudkan kemaslahatan bagi umat baik dalam periayahan nya dan perlindungan nya. Wallahu a'lam bishowab.
Penulis: Mira Ummu Tegar (Aktivis Muslimah Balikpapan)
