LINTAS ATJEH | KARAWANG - Statemen Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam Rapat Kerja PWI Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa banyak kades takut cairkan anggaran dikarenakan takut sama wartawan gentayangan banyak menuai kritikan.
Pernyataan yang dimuat di salah satu media online 1 November 2021 tersebut sontak menuai reaksi dari berbagai kalangan, khususnya para jurnalis.
Statemen Bupati Bandung direspon salah satu wartawan senior N. Hartono menurutnya, pernyataan bupati tersebut berlebihan. Lebih jauh di dalam pernyataan tersebut, Bupati Bandung seolah hanya mengakui organisasi PWI sebagai satu-satunya organisasi para jurnalis di Kabupaten Bandung. Hal ini berindikasi berniat memberangus awak media non PWI seperti di masa orde baru, menghalangi dan memberangus kebebasan dalam berorganisasi, khususnya organisasi pers.
Padahal, lanjutnya, di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, tercantum yang menyatakan bahwa wartawan bebas dalam memilih organisasi wartawan.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Andai semua jurnalis di Kabupaten Bandung harus menjadi anggota PWI, berarti Bupati Bandung ada kesanggupan untuk mengamandemen UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," tukas N. Hartono, Selasa (02/11/2021).
N. Hartono yang akrab disapa Romo mengungkapkan keprihatinannya atas adanya statement dari Bupati Bandung itu, harusnya bupati yang notabene sebagai pemimpin rakyat Kabupaten Bandung, bisa lebih jeli dan tanggap dalam menganalisa suatu permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, dan menjadi catatan buat Bupati Bandung jangan sampai tidur.
Menurut Hartono, apakah harapan Bupati supaya media non PWI harus menjadi 'kambing congek' dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan para kepala desa? sehingga seolah-olah Kabupaten Bandung menjadi alergi terhadap kritik.
"Hanya sekedar ungkapan melawan lupa, sebelum beliau terpilih menjadi Bupati Bandung, beliau sangat 'welcome' pada seluruh awak media tanpa mempertanyakan apakah anggota PWI atau bukan. Namun saat ini menjadi terbalik 180 derajat, jadi tidak mengakui adanya wartawan selain dari organisasi PWI," sindir CEO beritapembaruan.id itu.
Hartono berharap, para awak media yang bukan dan enggan menjadi anggota PWI, tetap menciptakan harmonisasi, bukanlah dengan mendiskreditkan salah satu pihak, tapi lebih kearah merangkul, bukan memusuhi, hingga ada istilah gentayangan.
"Mohon kiranya Bapak Bupati Bandung dapat mengklarifikasi statemennya di salah satu media online di Kabupaten Bandung," pungkasnya.[Purwadhi-JSI]
