LINTAS ATJEH | LANGSA - Ketua LSM Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasrudin menyarankan para elit politik Aceh untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat ketimbang memainkan isu pengibaran bendera bintang bulan.
"Kesejahteraan masyarakat lebih penting dari pada masalah bendera. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat sangat terhimpit desakan ekonomi," ujar Nasrudin kepada LintasAtjeh.com, Jum'at (13/08/2021), di Langsa.
Menurutnya, para elit politik Aceh harus fokus mengawasi pengelolaan dana Otsus yang terkesan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Padahal jika dana tersebut dikelola secara profesional dapat mengangkat ekonomi masyarakat sehingga mengentaskan kemiskinan.
"Utamakan kesejahteraan masyarakat Aceh dahulu, para elit politik jangan sibuk bernyanyi jualan bendera. Masyarakat banyak yang merana karena himpitan ekonomi," ketus Nasrudin.
Menanggapi adanya kabar Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 3,6 triliun rupiah dalam pengelolaan dana Otsus Aceh tahun 2021, Nasrudin mengatakan hal itu terjadi karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kemungkinan adanya pihak-pihak yang mementingkan diri sendiri serta kelompoknya
"Kita ketahui bersama bahwa untuk tahun 2021 dana Otsus yang diberikan Pemerintah Pusat 7,8 triliun rupiah untuk Aceh. 60% dikelola Pemerintah Aceh dan 40% dibagi ke 23 pemerintah kabupaten/kota untuk dikelola," terang Nasrudin.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Namun karena pengelolaan kurang baik, terjadilah Silpa 3,9 triliun rupiah di provinsi. Mungkin untuk menutupi adanya Silpa tersebut, maka para elit politik memainkan isu bendera," imbuhnya.
Para elit politik Aceh terkesan tidak peduli dengan kehidupan masyarakat miskin yang saat ini menanggung beban berat dari dampak pandemi Covid-19.
"Ingat! Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan dana Otsus harus ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Demikian juga untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan," jelasnya.
"Semestinya para elit politik dapat mengevaluasi pengelolaan dana Otsus untuk kepentingan masyarakat Aceh. Jangan hanya dinikmati oleh para elit politik dan kelompoknya saja, untuk masyarakat mereka sajikan jualan bendera," tandas Ketua FPRM Aceh, Nasrudin.[Red]
