LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Ikram Ramadhan, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menegaskan bahwa Universitas Syiah Kuala (USK) itu milik rakyat Aceh bukan milik Gubernur Aceh.
Kata dia, Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai jantong hate rakyat Aceh selama ini telah menjadi lokomotif dalam pembangunan pendidikan di Aceh. Universitas Syiah Kuala (USK) selama ini terus saja mengembangkan dirinya baik itu dalam segi konsep ataupun dalam segi pembangunan.
"Namun ternyata akhir-akhir ini pembangunan kampus II Universitas Syiah Kuala yang berada di Desa Neuheun, Aceh Besar mengalami polemik sehingga menghambat pembangunan Kampus II tersebut. Sebenarnya pembangunan Kampus II sudah bisa dilaksanakan dan sudah adanya surat rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2020 terkait," jelas Ikram.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Masih kata Ikram, hanya saja Universitas Syiah Kuala masih perlu surat rekomendasi dari Gubernur Aceh untuk membangun kampus II di daerah Neuhen, Aceh Besar. Namun sangat disayangkan sampai sejauh ini Gubernur Aceh masih belum mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.
"Dengan tidak dikeluarkannya surat rekomendasi oleh Pak Gubernur Aceh, jelas ini akan menghambat pembangunan Kampus II USK. Menghambatnya pembangunan Kampus II USK maka sama saja dengan menghambat pembangunan pendidikan di Aceh. Jika ada yang menghambat pembangunan pendidikan di Aceh maka BEM FKIP siap berada di barisan terdepan untuk memperjuangkan," tukasnya.
Bahkan lebih jauh lagi, Wakil Ketua BEM FKIP mengatakan bahwa Pak Gubernur Aceh harus menindaklanjuti surat tersebut karena sudah hampir setahun lamanya SK yang dikeluarkan Presiden dengan Nomor 300 MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020.
"Jika memang Gubernur Aceh tidak mau membangun pendidikan yang ada di Aceh setidaknya janganlah menjadi penghambat," tegasnya lagi.
Menurutnya, pada masa kempanyenya dulu pasangan nomor urut 06 Irwandi-Nova sangat gencar mengkampanyekan Visi Misi Aceh Carongnya untuk membangun generasi muda yang inovatif dan kreatif. Jika kita lihat terdapat beberapa kesamaan antara visi misi Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Aceh, namun sayangnya yang kita lihat sekarang beliau malah menjadi penghambat bagi visi misinya.
"Saya harapkan Gubernur Aceh jangan baper. Sudah saatnya mengeluarkan selembar surat karena ini demi generasi Aceh yang akan datang. Patut dipertanyakan apakah tidak ada lagi yang bisa mengetik surat di kantor Gubernur Aceh?" sindirnya penuh tanya.
Wakil Ketua BEM FKIP menyarankan kepada pihak USK dan Pemerintah Aceh agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara berdiskusi kedua belah pihak dengan kepala dingin untuk menyelesaikan permasalahan Kampus II USK.
"Karena jika terus saja adu argumentasi tanpa adanya tindak lanjut maka tidak ada hasilnya," tutup Ikram Ramadhan.[*/Red]
