Aktivis LIRA Aceh Tenggara, M. Saleh Selian (Foto: (Ist)
LINTAS ATJEH | ACEH TENGGARA - Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim diminta mencopot Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi yang terindikasi melakukan pembiaran dugaan praktik percaloan dalam pendataan atau penyaluran 'Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM)' kepada pelaku UMKM di Kabupaten setempat.
Hal itu disampaikan oleh aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, M. Saleh Selian kepada LintasAtjeh.com, Sabtu (26/06/2021).
Menurut Saleh, diketahui akhir-akhir ini, praktik dugaan percaloan dalam penyaluran UMKM terus menggeliat. Bahkan isu ini terus menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Beberapa hari lalu gabungan aktivis di Agara sempat melakukan aksi demo ke kantor dinas koperasi.
"Kabid UMKM tak mampu meredam kegaduhan di masyarakat. Isu pungli yang terus-menerus berkembang di masyarakat, dan terkesan tidak dihiraukan oleh pihak Dinas Koperasi Agara. Oleh sebab itu kita minta kepada Bupati Raidin Pinim untuk mencopot Kabid UMKM Khairil Anwar," ungkap Saleh.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Dijelaskan oleh Saleh, jika Khairil Anwar dipertahankan menjabat Kabid UMKM maka dikhawatirkan jika ada bantuan serupa di tahun berikutnya, diduga akan terulang lagi kegaduhan yang sama.
"Kenapa harus dipertahankan orang yang gagal meredam kegaduhan dan banyaknya issu pungli terhadap calon penerima UMKM. Seharusnya Bupati Agara tidak pakai waktu lama untuk mencopot Khairil Anwar dari jabatan Kabid UMKM," tegas Saleh
Seperti diketahui, kata dia, hari pertama sampai hari ke empat, pencairan bantuan tersebut sempat menimbulkan situasi gaduh dinlingkungan Dinas koperasi dan di Bank Aceh. Pasalnya, sulitnya masyarakat mendapatkan rekomendasi dari dinas tersebut serta masyarakat tidak bisa mendapatkan blanko pencairan pada Bank Aceh. Karena menurut Bank Aceh blanko penarikan telah diberikan kepada pihak Dinas Koperasi untuk dibagikan bagi masyarakat agar pencarian segera berproses namun hari pertama dan ke empat kabid terkait diduga tidak berkantor.
"Oleh karenanya layak bagi Bupati Raidin Pinim untuk segera mencopot Khairil Anwar sebagai Kabid UMKM," pungkasnya.[*/Red]
