Ribuan tenda untuk menampung umat Islam yang tengah melangsungkan ibadah haji di Mina, di luar kota Mekah, Saudi Arabia, 19 September 2015. Sekitar 3 juta umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Mekah untuk melangsungkan ibadah Haji
LINTAS ATJEH | JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M.
Di tengah pandemi covid-19 yang melanda dunia, pemerintah menilai kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.
Meski demikian, dalam pengumuman resmi kepada masyarakat, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menyebut pembatalan itu antara lain karena Indonesia tidak mendapat kuota haji pada tahun ini.
Menanggapi hal itu, Kedutaan Besar Arab Saudi mengirimkan surat untuk Ketua DPR, Puan Maharani, pada Kamis (3/6), terkait dengan ibadah haji 2021.
Surat tersebut berisi tentang klarifikasi mengenai kuota haji Pemerintah Arab Saudi.
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi memastikan, otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun terkait dengan pelaksanaan haji 2021, baik untuk jemaah Indonesia maupun jemaah di dunia.
Sehingga, apa yang disampaikan Sufmi Dasco dan Aceh Hasan adalah tidak benar.
"Dalam kaitan ini saya ingin memberitahu kepada Yang Mulia (Ketua DPR) bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar, dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi," kata Dubes Essam dalam suratnya.
Agar tidak salah paham dan menjadi isu liar di luar, Dubes Essam berharap agar setiap informasi yang berkaitan dengan haji bisa terlebih dahulu dikomunikasikan pada pihak kedutaaan atau otoritas resmi lain, guna mendapat informasi yang benar dan dapat dipercaya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, telah mendapatkan informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji 2021.
Tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia itu, menurut dia, lantaran vaksinasi Covid-19 yang digunakan Indonesia tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan Pemerintah Arab Saudi.
Sedangkan Ace Hasan Syadzily menyebut adanya 11 negara yang telah memperoleh kouta haji dari Kerajaan Arab Saudi pada 2021, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.
Adapun, Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah, Endang Jumali mengatakan, Arab Saudi mengapresiasi langkah Indonesia yang tidak memberangkatkan haji 2021.
Ia mengatakan, langkah Indonesia itu bahkan viral di media-media Arab Saudi.
"Di media Saudi sudah viral dan secara birokrasi personal sudah disampaikan, mereka (Arab Saudi) mengapresiasi langkah Indonesia dengan pertimbangan keselamatan jiwa," ujarnya, kepada Kompas.com, Jumat (4/6).
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Menurut dia, Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan ibadah haji 2021 karena waktu yang tidak cukup.
Antara lain waktu untuk persiapan teknis administrasi dengan pelaksanaan ibadah. "Kecukupan waktu yang tidak mungkin untuk pelaksanaan dan persiapan administrasi dan lainnya," jelasnya.
Endang menyatakan, waktu Wukuf akan dilaksanakan pada 19 Juli 2021. Namun, hingga saat ini sistem pembuatan visa dan layanan lain belum dibuka aksesnya oleh Pemerintah Arab Saudi.
Selain itu, ia memastikan, hingga saat ini belum ada negara di dunia yang mendapat kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi. Hal itupun menjadi masalah yang tidak hanya dihadapi Indonesia dalam persoalan pemberangkatan haji, tetapi juga negara-negara lain di dunia.
Ditambah lagi, dia menambahkan, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi soal ibadah haji tahun ini.
"Masalahnya bukan untuk Indonesia saja, semua negara di dunia ini belum ada yang dapat kuota, dan belum ada pengumuman resmi dari pihak Arab Saudi haji tahun ini apakah domestik atau international," jelasnya.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) prihatin dengan kembali akan tidak diberangkatkannya jemaah calon Haji Indonesia ke Tanah Suci.
Padahal pihak Saudi Arabia sampai sekarang belum mengumumkan keputusan resmi untuk tidak memberikan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia.
Belum melobi
HNW menyayangkan, sebelum diumumkan oleh Menag soal pembatalan keberangkatan calon Haji dari Indonesia tahun 2021 itu, upaya pamungkas belum dilakukan, yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara.
Presiden Jokowi dinilai perlu melobi langsung Raja Salman bin Abdul Aziz, agar Arab Saudi memberikan kuota haji bagi jemaah Indonesia tahun ini dari antara jumlah calon jemaah yang sudah diumumkan oleh pihak otoritas di Saudi Arabia.
"Ini penting dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia.
Hal itu juga perlu dan mungkin dilakukan, karena Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman," katanya, dalam keterangannya, Jumat (4/6).
Sementara, pihak Kerajaan Saudi Arabia yang telah mengumumkan akan membuka haji 2021, di antaranya untuk 45.000 calon haji dari luar Saudi Arabia.
Sampai hari ini, Kerajaan Arab Saudi belum pernah membuat keputusan untuk tidak memberikan kuota bagi calon haji dari Indonesia, maupun dari negara lain. Otoritas Saudi juga belum mengundang negara manapun untuk membahas dan menyepakati teknis penyelenggaraan haji 2021.
"Kalau hanya dengan jumlah total 45.000 jemaah, tentunya akan lebih mudah dilaksanakan, dan tidak memerlukan persiapan yang panjang dan pembahasan yang rumit," ujarnya.
Sebelum pengumuman dari Kemenag pada Kamis, HNW berujar, peluang itu mestinya dimaksimalkan dengan keterlibatan Presiden Jokowi, mengigat pada tahun lalu tidak ada pemberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia, karena alasan yang sama, yaitu keselamatan jemaah akibat pandemi covid-19.
Tetapi berbeda dengan haji 2020, menurut dia, pada tahun itu Arab Saudi memang menutup pintu haji bagi jemaah luar Saudi, termasuk dari Indonesia. Pada 2021 Pemerintah Saudi, membuka haji bagi 60.000 calon haji, yakni 15.000 dari dalam negeri Saudi, dan 45.000 dari luar negeri Saudi.
“Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana dilakukan PM Malasysia, Muhyidin. Apa pun hasilnya, umat bisa lebih mudah untuk diajak memahami,” paparnya. [Kontan/Noverius Laoli/ Kompas.com/Deti Mega Purnamasari/ Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia]
