LINTAS ATJEH | ACEH SELATAN - Kebrobrokan Pemerintahan Aceh Selatan Hebat di bawah kepemimpinan AZAM yang kini dipimpin oleh Tgk Amran merupakan fakta pahit yang kini harus dirasa oleh masyarakat Aceh Selatan. Pasalnya mulai dari realiasi janji kampanye hingga tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi dan berbagai sektor lainnya masih sangat memprihatinkan.
"Salah satu penyebab bobroknya Pemerintahan Aceh Selatan hari ini patut diduga karena adanya 2 matahari kepemimpinan. Dimana kebijakan final tidak pada bupati yang sah secara hukum. Sehingga hal ini pula menjadi salah satu alasan kuat bahwa pemerintah AZAM sengaja membiarkan kekosongan kursi wakil bupati hingga hari ini. Karena Bupati Aceh Selatan hari ini secara dejure kebijakannya memang masih seperti wakil bupati, sementara kebijakan finalnya dikendalikan dari luar pemerintahan. Wajar dikatakan jika di Aceh Selatan, bupati rasa staf khusus, karena kuat dugaan bupati sebagai kepala pemerintahan tidak memiliki kebijakan apa-apa tanpa persetujuan pihak di luar pemerintahan yang mengendalikan tersebut," ungkap Mantan Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Labuhanhaji Barat (Ippemalbar) Ozy Rizky, Jum'at (21/05/2021).
Ozy menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum di Aceh Selatan bahwa beberapa kali mutasi pejabat di birokrasi Aceh Selatan dilakukan penuh dengan muatan politik yang didominasi oleh pihak di luar pemerintahan itu sehingga tidak berdasarkan kapasitas dan kapabilitas.
"Jadi sangat wajar jika pejabat yang dilantik hanya perlu melayani tuannya yang diluar pemerintahan itu," ujarnya.
Menurut Ozy, kekuatan dominan pihak luar pemerintahan ini pula yang membuat laju pemerintahan Aceh Selatan tidak lagi berpatron kepada RPJM Aceh Selatan 2018-2023.
"Hal yang lebih miris bahkan minimnya sumber anggaran diluar APBK untuk pembangunan Aceh Selatan ditengarai oleh ketidakpercayaan pihak pemerintahan di tingkat pusat maupun provinsi terhadap integritas Bupati Aceh Selatan yang tidak memiliki sikap tegas dan integritas dalam membangun Aceh Selatan, namun justru didominasi oleh kebijakan pihak luar pemerintahan tersebut. Sehingga sangatlah wajar di Aceh Selatan itu disinyalir bupati rasa staf khusus," sebutnya.
Lebih lanjut kata Ozy, pemotongan tunjangan PNS dan uang jasa medis yang begitu besar di Aceh Selatan juga patut diduga merupakan mengakomodir ketersediaan proyek untuk pihak di luar pemerintahan tersebut.
"Jika di daerah lain, anggaran yang dipangkas di masa Covid-19 ini lebih banyak dari pengurangan project fisik, namun di Aceh Selatan justru lebih fokus terhadap pemangkasan tunjangan dan uang jasa medis. Kenapa demikian, bisa jadi disinyalir karena untuk memenuhi quota project pihak pengambil kebijakan di luar pemerintahan itu. Hal ini pula menyebabkan pelayanan masyarakat di pemerintahan Aceh Selatan menurun drastis," katanya.
Untuk lebih berimbang, lanjut Ozy, pihaknya juga mengapresiasi gaya Bupati Aceh Selatan yang tampil sederhana dan selalu hadir pada acara pelatakan batu pertama di seluruh kecamatan Aceh Selatan sembari selfi dengan tagline merakyat walaupun belum jelas kebijakan yang dihadirkan merakyat.
"Sebagaimana mana yang kita ketahui, menghadiri acara peletakan batu pertama bukanlah tugas dan fungsi pokok seorang bupati. Aceh selatan butuh akal sehat. Hari ini puluhan akal sehat hadir di kantor yang penuh kedunguan ini. Semoga kantor dungu ini kembali pulih menjadi cerdas," tambah Ozy.
Ozy menyebutkan berbagai persoalan yang ada di Aceh Selatan saat ini menunjukkan kedunguan akut Bupati Aceh Selatan dalam menjalankan pemerintahan semakin nyata.
"Berbagai kebijakan pembangunan Aceh Selatan hari ini menunjukkan kemunduran. Sementara Bupati Aceh Selatan masih menggembor-gemborkan sertifikat demi sertifikat atau piagam. Padahal masyarakat kerap terabaikan dan pencapaian visi misi masih jauh api dari panggang. Bahkan sangking dungunya, Bupati Aceh Selatan dan lingkarannya mendengungkan peringkat 5 Anugerah perencanaan Prof A. Madjid Ibrahim (AMI) sebagai kebanggaan besar dengan ulasan opini sebagai juara harapan II, padahal daerah lain juara pertama biasa saja. Bisa jadi ini karena pemerintahan Aceh Selatan saat ini terlalu miskin capaian dan prestasi hingga juara 5 saja seakan sudah hebat sekali. Belum lagi juara I cinderamata populer API award yang dianggap sebagai capaian pemkab yang baru saja dicapai justru melupakan jasa penggagasnya. Penggagasnya tidak di bawa dalam acara di Labuhan Bajo NTT khabarnya tidak ada anggaran daerah. Sementara pihak yang tidak berkompeten dan berkaitan justru di bawa kesana. Ini kan lucu bin dungu namanya," ucap Ozy.
Pihaknya juga meminta Polda Aceh dan Kejati Aceh untuk sering-sering turun memantau Aceh Selatan, pasalnya banyak temuan BPK yang mesti ditindaklanjuti secara hukum.
"Pihak penegak hukum di Aceh Selatan sejauh ini masih terlihat loyo untuk menuntaskan sejumlah persoalan di Aceh Selatan termasuk temuan BPK RI terkait adanya indikasi fiktif penggunaan dana refokusing Covid-19 di Aceh Selatan. Kita berharap penegak hukum dari tingkat provinsi turun tangan untuk menangani sejumlah temuan BPK di Aceh Selatan tersebut," pungkas Ozy yang merupakan salah satu orator dalam aksi Gerakan Pemuda Aceh Selatan (GerPAS) dalam aksi demo di Kantor Bupati Aceh Selatan, hari ini.[*/Red]
