LINTAS ATJEH | JAKARTA - Kemendikbud buka suara terkait nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari yang tidak dicantumkan dalam kamus sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, pihaknya tidak berniat menghilangkan peran KH Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah.
“Kesimpulannya terjadi keteledoran yang mana naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asy’ari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut,” kata Hilmar dalam taklimat media di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (21/4).
Dia menjelaskan peran KH Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU dijelaskan di halaman lain. Hanya saja tidak ada dalam laman atau entry, dan apa yang terjadi merupakan kesalahan teknis.
“Jadi narasi menghilangkan peran KH Hasyim Asy’ari itu tidak benar. Kami mengakui memang ada kesalahan teknis dan kami memohon maaf. Kesalahan itu seharusnya tidak perlu terjadi,” - Hilmar.
Kamus Sejarah Indonesia Tidak Pernah Diterbitkan secara Resmi
Hilmar juga mengungkapkan kamus sejarah Indonesia yang menuai polemik itu tidak pernah diterbitkan secara resmi. Yang beredar di masyarakat merupakan softcopy naskah yang masih perlu penyempurnaan.
“Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak [softcopy] naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dia menegaskan Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk peran dari KH Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Apalagi museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud.
“Bahkan dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” ujarnya.
Hilmar menjelaskan naskah tersebut disusun pada tahun 2017 sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim. Selama periode kepemimpinan Nadiem, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.
Pihaknya menegaskan keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.
“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” tegasnya lagi.[Kumparan]
