Ilustrasi bendera Partai Demokrat. /Antara/
LINTAS ATJEH | MEDAN - Para pengurus dan kader Partai Demokrat (PD) se-Sumatera Utara (Sumut) menolak penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) ilegal atau gerbong Moeldoko di Deli Serdang.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD PD Sumut, Heri Zulkarnain, Kamis, 4 Maret 2021.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Heri.
Heri menemukan daftar tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat sejumlah nama mantan PD, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Pihak hotel menyebut semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Namuan Ketua Umum GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan nama organisasinya dicatut. Selain itu, GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal tersebut.
Penegasan Heri didukung oleh ketua-ketua DPC PD berbagai kabupaten dan kota di Sumut.
Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal, apalagi dilaksanakan di Sumut.
“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau,” kata Herman.
Sementara itu, Ketua DPC Kota Sibolga, Efendi Marpaung juga menyatakan hal serupa.
“Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader? Saya ikut memilih Mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu. Elektabilitas beliau dan Partai Demokrat terus naik. Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol?,” tegas Efendi.
Penolakan keras juga muncul dari Serdang Berdagai.
“Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui,” kata Ketua DPC Serdang Berdagai, Labuhan Hasibuan.
Kini, DPD PD Sumut sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan PD dibatalkan atas nama hukum.[Galamedianews]
