Hal tersebut disamapaikan Ketua DPRK Abdya Nurdianto, karna sejumlah Anggota DPRK menyetujui jika pemilihan keuchik di laksanakan di tahun 2021," Selasa (09/02/2021).
Pada dasarnya, tambah Nurdianto, pelaksanaan Pilkades serentak bisa dilaksanakan karena, berdasarkan Perbup Bupati Abdya tahun 2020 nomor 50 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi tahun Anggaran 2021.
"Sebenarnya, Dana Desa (DD) bisa digunakan untuk protkes pelaksanaan pemilihan keuchik, sebagai mana yang tertulis dalam Perbup Bupati Abdya nomor 20 tahun 2020 di poin 27," ujarnya Nurdianto.
Kemudian sambung, Nurdianto, jika ada kekeliruam tentang sangketa pilkades yang mungkin bermuara pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hal tersebut kata Nurdianto, hanya berbicara bagaimana teknis pelaksanaannya saja.
"Hal itu tergantung bagaimana teknis kemudian nanti akan kita tuangkan dalam perbup, yang terpenting sekarang ini kita sepakat dulu tentang pelaksaaan pemilihan keuchik serentak," katanya.
Dia mengatakan, Anggota DPRK Abdya akan segera memanggil Tim Gugus Tugas Penangganan Covid-19 untuk memastikan berapa keperluan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan prokes pilkades serentak di Aceh Barat Daya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemilihan Keuchik Lansung (Pilciksung) serentak di Kabupaten setempat terancam ditunda di tahun ini.
Karna, pemkab Abdya tidak menganggarkan anggaran Protokol Kesehatan (Prokes) untuk membeli Alat Perlindungan Diri (APD) seperti Handsanitizer, dan alat lainnya untuk pencegahan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021 demi terselenggaranya pemilihan Keuchik serentak di tahun ini.[Wahyu]
