LINTAS ATJEH | ACEH TAMIANG - Wakil Bupati Aceh Tamiang HT. Insyafuddin, ST, membuka Konferensi XXII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kabupaten setempat, Sabtu (20/02/2021).
Konferensi berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Aceh Tamiang, guna memilih kepengurusan periode 2021-2025. Nurdin, S.Pd, MM terpilih sebagai ketua, dengan mengantongi 56 suara, mengalahkan Wakirin, S.Pd, MM.
Perhelatan tersebut tampak dihadiri oleh Ketua PGRI Aceh Al Munzir, S.PdI. M.Si, Anggota DPR RI Asal Aceh Muslim, SHI, MM, Anggota DPD RI, Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, serta sejumlah pejabat di wilayah itu.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Aceh Tamiang HT. Insyafuddin, ST, menyampaikan, sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia, PGRI diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan program-program pembangunan, terutama di bidang pendidikan.
"Kebersamaan mungkin dapat mewujudkan program pendidikan yang berkualitas dan sebagai wadah bagi para guru dalam berorganisasi harus senantiasa berusaha dan berupaya membangun citra positif, sehingga diakui keberadaannya oleh masyarakat," terangnya lagi
"Semoga pengurus baru nantinya dapat bekerja keras, terutama dalam masa pandemi. Dan kepada pengurus lama yang telah mengabdi, semoga dapat menjadi tauladan untuk kita semua," demikian pinta Wabup Insyafuddin.
Sebelumnya, Ketua Panitia Tajuddin, S.Pd, melaporkan bahwa jumlah yang hadir pada acara konferensi sebanyak 130 peserta, yang terdiri dari 70 orang perwakilan kecamatan dan selebihnya para tamu undangan.
Sementara itu, Ketua PGRI Aceh Al Munzir, S.PdI. M.Si mengatakan, organisasi PGRI bukan merupakan wadah politik dengan memanfaatkan anggota yang banyak, namun merupakan sebuah naungan yang harus mampu memperjuangkan anggotanya.
Munzir juga menyampaikah harapannya semoga para pengurus PGRI dapat memperhatikan struktur organisasi agar dapat memilih orang yang mampu dan mau bekerja, memperhatikan jenjang pendidikannya. Para kaum muda dan tua, semua berkesempatan untuk jadi pengurus.
"Diharapkan agar satu bulan kedepan seluruh kecamatan sudah memiliki cabang organisasi agar para guru yang mempunyai persoalan dapat diselesaikan, tanpa harus melalui proses hukum, tapi jalurnya melalui dewan kehormatan PGRI," tegas Munzir.[*/Red]
