Nova mengatakan, gelaran PON merupakan hajat seluruh rakyat Aceh dan juga rakyat Sumatera Utara (Aceh dan Sumut menjadi tuan rumah bersama). Ia yakin semua pihak bakal mendukung suksesnya acara empat tahunan itu.
"Olahraga adalah gelaran yang bisa menyatukan kita semua. Olahraga ini tidak melihat golongan dan afiliasi politik. Kita harus bergerak terus, kalau sukses akan ada event internasional yang akan kita buat," kata Nova.
Nova menyebutkan, jika gelaran PON berhasil dan sukses dilakukan, hal itu akan menjadi sejarah kebangkitan olahraga di Aceh. "Olahraga tidak ada konflik di dalamnya. Yang ada adalah persahabatan. Tidak ada perbedaan pendapat, semua bangga kalau ini (PON) bisa kita selenggarakan dan harus bisa."
Nova mengharapkan agar Menpora bisa segera mengeluarkan SK penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON ke 21 tahun 2024. Hal itu dipandang sangat penting agar pembangunan venue dan segala persiapan lainnya bisa ditargetkan pembangunan dan kapan selesainya.
Sementara itu, Ketua Harian KONI Aceh, Kamaruddin Abu Bakar, mengatakan komitmen KONI dan pemerintah Aceh dalam menyukseskan PON sangat besar. Pemerintah kabupaten dan kota pun terus menyampaikan dukungan dan komitmennya untuk penyelenggaraan event nasional itu.
Abu Razak, sapaan Ketua KONI menyebutkan pemanfaatan venue paska penyelenggaraan PON juga harus dipastikan, sehingga semuanya dapat dimanfaatkan dengan baik.
"Jangan jadi gedung tua. Harus memikirkan ke depan. Kemana arah bangunan yang begitu indah itu," kata Abu Razak.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dedi Yuswadi, menyebutkan venue utama PON 2024 akan dibangun di Kuta Malaka Aceh Besar di lahan seluas 100 hektare.
"Direncanakan ada 14 venue di luar stadion utama," kata Dedi. Beberapa fasilitas yang akan dibangun di Kuta Malaka adalah stadion utama, aquatic center, perkantoran, kampus olahraga, RS olahraga, stadion utama, community center, hill top, stadion panahan, stadion holi dan sepatu roda, asrama/wisma atlet, stadion rugbi, gedung olahraga dan arena atletik.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dispora, Kepala PUPR, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Perkim, Kepala Dinas Kominsa, Kepala Dinas Pariwisata dan perwakilan BPKA.[*/Red]
