LINTAS ATJEH | ACEH SELATAN - Pembangunan sebuah daerah yang berslogan Aceh Selatan hebat mesti diperkuat dengan organisasi pemerintahan yang kuat, memiliki kesamaan visi, keinginan dan i'tikad baik yang sama untuk mewujudkan kemajuan daerah sebagaimana telah lama dirindukan oleh masyarakat. RPJM Aceh Selatan hendaknya menjadi patron untuk menentukan fokus pembangunan sehingga indikator capaian pemerintahan dalam pembangunan terukur.
"Kita lihat i'tiqad baik Bupati Aceh Selatan untuk memajukan daerah ini ada, tapi karena belum mampu diterjemahkan dan didukung oleh perangkat SKPK yang mumpuni dan mampu menterjemahkan visi-misi Aceh Selatan hebat sebagai fokus pembangunan yang dirangkum dalam program-program yang memang hebat dan dapat diukur. Alhasil, saat ini terlihat semangat Bupati Aceh Selatan untuk membangun daerah diselimuti kabut birokrasi yang dinilai masih kurang sehat untuk membangun daerah, sehingga perlu dilakukan dengan meletakkan orang-orang yang juga memiliki i'tikad baik dan gagasan untuk membangun daerah," ungkap Koordinator Kaukus Peduli Aceh Wilayah Aceh Selatan, Ahyadin Anshar kepada media, Senin (03/08/2020).
Menurut Ahyadin, langkah awal yang mesti dilakukan oleh Tgk Amran sebagai pimpinan daerah yakni menata kembali birokrasi dan meletakkan orang-orang yang tepat dan juga memiliki i'tikad baik untuk membangun daerah.
"Tgk Amran harus mampu memilih orang-orang bukan karena gelar dan kemampuan untuk menyajikan ramuan asal bapak senang. Namun, memang orang-orang yang siap," ungkapnya.
Dia menambahkan, setidaknya ada dua instansi penting yang mesti dibenahi terlebih dahulu yakni Bappeda dan Humas.
"Bappeda sebagai dapur tempat meramu program-program pemerintahan harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki gagasan, i'tikad yang baik, kooperatif, sanggup mengakomodir gagasan berbagai pihak serta mampu menangkap dan meramu setiap peluang untuk mewujudkan program-program dengan capaian yang benar-benar hebat. Apakah program-program pemerintahan akan terwujud atau tidaknya, sesuai dengan rel dan patron Aceh Selatan hebat atau tidaknya, hadir atau tidaknya terobosan ataupun berjalan asal ada saja ini akan sangat ditentukan dengan maksimal atau tidaknya kinerja Bappeda. Bahkan jika Bappeda tidak mampu mengemas dan meramu program yang diajukan SKPK teknis maka ini juga akan berdampak terhadap pembangunan daerah," jelasnya.
Selanjutnya, humas dan Kominfo yang mesti diperhatikan betul dan diisi oleh orang yang tepat. Jika tidak sehebat apapun terobosan maka akan terasa hambar di mata publik.
"Humas harus berada di garda terdepan untuk menyampaikan ke publik mulai dari merasionalkan sebuah kebijakan hingga mempublikasikan sebuah capaian. Jangan pula hanya mampu menempatkan orang-orang yang orientasinya asal ada baliho, asal ada SPPD dan asal bisa menggunakan kendaraan operasional untuk kepentingan pribadi, misalkan mengangkut beras hasil pabrik milik pribadinya. Jika kondisi humas sembraut dan tidak mengedepankan nilai kehumasan itu sendiri maka sehebat apapun terobosan dan sebaik apapun kebijakan tidak akan bernilai apa-apa di mata publik," bebernya.
Berikutnya, Bupati Aceh Selatan yang baru dilantik dalam hitungan bulan juga harus meletakkan orang-orang yang tepat untuk SKPK-SKPK yang menjadi leading sektor untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan Aceh Selatan Hebat.
"Tidak mesti harus bergelar panjang lebar, tapi cukup orang yang memiliki etos kerja, i'tikad yang baik dan kepedulian serta tentunya gagasan maupun kemampuan untuk menangkap peluang dan terobosan dengan tidak mengesampingkan RPJM sebagai landasan," tambahnya.
Pihaknya meyakini bahwa i'tikad baik Bupati Aceh Selatan untuk membangun daerah hanya akan menjadi mimpi disiang bolong jika tidak disokong oleh perangkat SKPK yang baik dan mumpuni.
"Bupati juga harus berani berikan beban hingga apresiasi kepada bawahan yang berprestasi. Bupati juga harus tegas berikan kesempatan kepada instansi untuk melakukan terobosan-terobosan mencari sumber-sumber peluang membangun daerah, agar jabatan di SKPK bukan hanya untuk menyerap SPPD belaka tanpa ada output yang jelas untuk pembangunan daerah. Dalam kondisi anggaran daerah yang defisit ini, maka kepala SKPK haruslah lebih proaktif untuk menjemput anggaran bukan menghabiskan SPPD untuk selfie dan jalan-jalan," pungkasnya.[*/Red]
