 |
| Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mulai menyalurkan masker kain tahap pertama sebanyak 215.000 lembar ke kabupaten dan kota di seluruh Aceh. |
LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman, SE, berharap Plt Gubernur Aceh segera 'merumahkan' alias menggantikan para kepala SKPA atau kepala Biro yang tidak terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19 di Aceh.
Selama ini, hanya terlihat beberapa SKPA yang terlihat tak kenal lelah dalam mengurus sejumlah persoalan selama pandemi Corona Virus.
"Di bidang kesehatan, Dinkes dan RSUZA cukup luar biasa bekerja melayani semua pasien, bahkan merelakan nyawa mereka sendiri. Ini patut kita apresiasi kepada mereka serta seluruh para pekerja kesehatan yang ada di Aceh," ujarnya, Sabtu (02/05/2020).
Kemudian menurut Sulaiman, dalam segi penanganan kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak dari pandemi Covid-19, menurutnya, Dinas Sosial Aceh sudah bekerja luar biasa dalam mendistribusikan paket sembako kepada masyarakat yang berdampak.
Disamping itu para penggerak PKK di tingkat provinsi juga sudah bekerja maksimal dalam mengantarkan paket sembako baik untuk masyarakat berdampak, maupun kepada keluarga para tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan pasien Covid-19.
"Ini lagi-lagi perlu dan patut diapresiasi langkah-langkah konkrit yang telah di tempuh oleh Dinsos Aceh dan para penggerak PKK Aceh yang langsung di pimpin oleh ibu Plt Gubernur Aceh," lanjutnya.
Kemudian, Politisi Partai Aceh ini mengaku kecewa melihat SKPA lainnya yang hanya duduk diam tidak saling bahu membahu menangani persoalan Pandemi Covid-19 di Aceh.
"Padahal, SKPA yang lain bisa berinisiatif agar proses penanganan ini tidak terkesan lamban. BPBA sendiri terkesan mati suri, padahal itu elemen pemerintah yang ditunjuk oleh Plt Gubernur Aceh menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan masa masa panik ini," sambungnya.
Menurutnya, banyak pekerjaan yang bisa dibantu jika para kepala SKPA yang ada di Aceh punya inisiatif untuk saling membantu masyarakat.
"Misalnya Dinas Syariat Islam, seharusnya punya planning, masih banyak mesjid yang belum disemprot cairan pembasmi kuman, meunasah-meunasah, dan fasilititas lainnya yang ada kaitannya dengan dinas tersebut agar dibantu," urainya.
Dayah-dayah yang ada di Aceh, ungkap dia, seharusnya dibantu oleh dinas terkait untuk proses penyemprotan dan bahkan bisa ditangani secara bersama untuk bantuan masker, pemenuhan kelengkapan alat kesehatan di pos kesehatan yang ada dalam pesantren.
Begitu juga dengan dinas yang lain, Dinas Perhubungan bisa memaksimalkan sejumlah pos mudik dengan menyiapkan alat rapid test, memperketat perbatasan.
"Distambun Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Dinas kehutanan, Dinas ESDM Aceh, apa kontribusi lembaga itu untuk penanganan Covid-19 yang sifatnya inisiatif dinas itu sendiri. Soal pemotongan anggaran penangan Covid-19 itu bukan inisiatif kepala dinas, itu perintah undang-undang. Saya rasa tidak ada, pada kelihatan loyo semua," katanya.
Dan masih banyak SKPA yang perlu melibatkan diri dalam bekerja untuk masyarakat tidak hanya berdiam diri, meski para kepala SKPA tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun gaji para pejabat juga bersumber dari uang rakyat.
"Plt Gubernur Aceh melantik para kepala SKPA ini agar menjadi mitra dalam situasi apapun untuk melayani rakyat, kenyataannya selama ini hanya beberapa dinas saja yang terlihat aktif dalam bekerja khususnya dalam penanganan persoalan Covid-19. Sementara masih banyak SKPA hari ini yang terkesan mati suri," timpal mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini.
Maka, ia mendesak Plt Gubernur Aceh agar para kepala SKPA yang tidak aktif serta terkesan seperti kekurangan vitamin alias lemot dalam bekerja, segera dirumahkan.
"Masih banyak di belakang mereka yang siap menduduki jabatan kepala dinas dan mampu membantu masyarakat dan punya inisiatif yang banyak. Lalo petimang pangkat kepala dinas lawetnyo, rakyat hana soe pakoe," tutupnya.[*/Red]
