LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Berbagai respon pro kontra menyeruak ke publik Aceh pasca beredar kabar bahwa Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Masyarakat, Wiratmadinata yang meminta agar kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemerintah Aceh, untuk ramai-ramai jadi juru bicara (Jubir) Pemerintah Aceh.
Inisiatif atas kebijakan inipun mendapat kritikan dari banyak kalangan, tak terkecuali dari mahasiswa.
"Kabar seperti ini hanyalah framming agar Pemerintah Aceh terus dibicarakan publik," ungkap Muhammad Zaldi, salah satu mahasiswa ilmu politik mengkritik isu tersebut.
Lanjut Zaldi, pasalnya jika para kepala dinas atau kepala badan dan ASN dari yang terendah hingga atas membuat media sosial dan menjadi Jubir Pemerintah Aceh, apa yang akan disampaikan?
"Hingga kini Pemerintah minim prestasi," ketus Zaldi.
"Dari sisi kinerja juga, nantinya hal ini akan menghambat proses kerja di lingkup Pemerintah Aceh sendiri," imbuhnya.
Masih ungkap Zaldi, dikarenakan semuanya sibuk menjadi jubir lalu tidak ada pekerjaan yang maksimal. Efek yang lebih jauh adalah berkurangnya pelayanan kepada masyarakat.
"Jika kita mengaitkan kabar ini dengan situasi politik yang terjadi belakangan terkait dengan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Aceh. Menurut saya terlalu dini jika Pemerintah Aceh mengambil langkah demikian yang nantinya mengarah pada mengkampanyekan diri sebagai calon gubernur definitif, padahal minim prestasi. Apanya yang harus dibanggakan?" sebut Zaldi.
Muhammad Zaldi juga mengatakan, selama ini kita melihat Pemerintah Aceh terlalu banyak kerja-kerja yang tidak dikerjakan dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak bijak.
"Jelas dalam konteks ini Pemerintah Aceh terlalu cepat klimaks dengan mengarahkan semua elemen di Pemerintah Aceh untuk menjadi juru bicara (Jubir). Padahal masih ada 2 tahun tersisa untuk menyelesaikan periode ini," tutup Zaldi, Rabu (26/02/2020).[Red]
