Presiden R.I Joko Widodo didampingi Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat menghadiri acara puncak Kenduri Kebangsaan di sekolah Sukma Bangsa Bireuen, Aceh.
LINTAS ATJEH | BIREUEN -Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, agar mempercepat pemenuhan implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Menurut Plt Gubernur, implementasi MoU Helsinki secara utuh, merupakan dambaan seluruh masyarakat Aceh.
"Termasuk diantaranya percepatan pelimpahan 14 kewenangan di bidang pertanahan," kata Plt Gubernur Nova saat menyampaikan sambutan selamat datang pada acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, Sabtu (22/02/2020).
Kenduri Kebangsaan yang digagas oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forbes DPR DPD RI itu, juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan MPR dan DPR RI serta sejumlah tokoh nasional lainnya.
Tampak sejumlah Menteri yang hadir, yakni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Nova mengatakan, acara tersebut merupakan momentum untuk menunjukkan betapa kuatnya semangat masyarakat Aceh untuk menjadikan Tanah Rencong lebih maju. Karena itu, ia meminta Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar terus memberi dukungan dan perhatian yang dibutuhkan Aceh.
Selain implementasi MoU Helsinki, Nova juga meminta kebijakan Dana Otsus yang berlaku untuk Aceh tidak dibatasi sampai tahun 2027 saja, melainkan bisa menjadi kebijakan permanen.
"Selama 11 tahun sudah kebijakan Dana Otsus berlaku di Aceh, setidaknya 18 persen kemiskinan di Aceh bisa diturunkan berkat dana itu," kata Nova.
Kemudian, Plt Gubernur juga berharap, presiden dapat terus mendukung langkah pembenahan infrastruktur di Aceh, termasuk percepatan pembangunan missing link Jalan Nasional Lintas Tengah Jantho-Aceh Besar-Keumala Pidie dan Geumpang Pidie-Pameu Aceh Tengah.
"Hal ini penting demi percepatan mobilisasi barang dan manusia. Kami juga memohon agar Pembangunan Kereta Api di Aceh bisa dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional," kata Nova.
Orang nomor satu di Aceh itu, juga mendorong agar presiden memberikan lebih banyak lagi program pembangunan nasional di Aceh, khususnya di bidang peternakan, pertanian dan pembangunan ekonomi lainnya.
"Kami juga berharap, Pak Presiden dapat melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh Ladong, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang," tutur Nova.
Selain itu, kata Plt Gubernur, percepatan realisasi investasi Uni Emirat Arab di Aceh juga sangat dibutuhkan masyarakat Aceh, demi meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, ia berharap Presiden dapat membantu investasi tersebut dapat beroperasi di Aceh.
Demi meningkatkan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi, kata Nova, saat ini Aceh juga membutuhkan aksesibilitas dengan dunia internasional. "Termasuk dengan India sebagaimana yang telah disepakati Bapak Presiden bersama Perdana Menteri India."
Dalam kesempatan itu, Nova berterimakasih atas kehadiran Presiden beserta para Menterinya di Bumi Serambi Mekkah.
Ia juga berterimakasih atas sejumlah bantuan, seperti benih, alat pertanian, hewan ternak, alat pengolah limbah medis, serta 2500 sertifikat tanah kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan, membutuhkan waktu untuk menjawab sejumlah persoalan butiran perjanjian Helsinki yang disampaikan Plt Gubernur dan sejumlah tokoh Aceh lain yang menjumpainya.
"Beri waktu saya untuk menjawab, karena apapun akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan bersama menteri. Saya sudah paham terkait apa yang telah disampaikan," kata Jokowi.
Terkait Dana Otonomi Khusus, Presiden meminta agar semua pemangku kepentingan di Aceh dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik dan tepat sasaran. Ia yakin, jika anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik, maka sejumlah persoalan ekonomi di Aceh dapat diselesaikan.
"Jadi saya titip kepada gubernur dan bupati wali kota agar penggunaan APBD harus fokus dan tepat sasaran. Dan saya sampaikan, angka kemiskinan 14 persen itu besar, jadi selesaikan dulu masalah itu dengan desain program-program unggulan," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu.
Senada dengan Plt Gubernur Aceh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga komitmen untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur, khususnya di Aceh.
"Kemarin saya lihat progres pembangunan jalan tol, saya kaget kecepatannya luar biasa, baru 14 bulan dikerjakan sejak saya ground breaking. Dan soal pembebasan lahan sudah berjalan 90 persen lebih, ini tanda masyarakat Aceh sangat ingin infrastruktur segera selesai," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, infrastruktur mutlak dibutuhkan demi percepatan distribusi barang dan manusia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini masih lamban dibandingkan dengan negara lain. Sehingga kecepatan mobilitas barang dari suatu daerah ke daerah lain pun terhambat.
"Sehingga kompetensi dan daya saing kita menjadi kalah. Sekarang antar negara berkompetensi dan siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Karena itu pengerjaan infrastruktur kita percepat," ujar Presiden.
"Kemudian yang berkaitan dengan investasi, semua negara sekarang berebut investasi. Karena semakin banyak arus modal yang masuk, Insya Allah dipastikan pertumbuhan ekonomi nya akan lebih baik," kata Jokowi.
Begitupun dengan Aceh, Jokowi berkomitmen untuk mendorong agar investasi dapat masuk ke daerah di ujung Sumatera itu. Saat ini pun, kata dia, ia juga akan membantu agar investasi UEA dapat mengalir ke Aceh.
"Saya sudah meminta pak menteri untuk menyiapkan tim agar segera berangkat bersama tim Pemerintah Aceh di awal bulan Maret untuk menjumpai langsung dengan Syekh Muhammad Bin Zaid (investor UEA)," tutur Jokowi.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, melalui momentum Kenduri Kebangsaan itu ia mengajak semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan dan tantangan yang ada di Aceh.
"Kalau ada persoalan yang kecil jangan dibesar-besarkan, kalau ada yang bisa disederhanakan segera dilaksanakan dan jika masalah besar mari kita duduk selesaikan bersama," kata Presiden.
Untuk diketahui, Kenduri Kebangsaan yang digagas oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forbes DPR DPD RI itu bertujuan untuk membangun kembali semangat ke-Acehan, ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Kedua, ingin mempersatukan seluruh elemen masyarakat Aceh, dan ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keacehan sebagai suatu warna dan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga.[Humas Aceh]
