JAKARTA - Berbeda dengan tahun 2018 yang didominasi oleh kampanye bertemakan lingkungan, tahun 2019 gerakan sosial pada platform digital Change.org juga diramaikan kampanye bertemakan demokrasi dan antikorupsi. Tren tersebut sejalan dengan adanya momentum pemilihan presiden dan legislatif; dan aksi besar-besaran bertajuk #ReformasiDikorupsi yang menolak beberapa undang-undang yang dinilai tidak demokratis pada penghujung tahun 2019.
Petisi-petisi terkait gerakan #ReformasiDikorupsi terangkum dalam laman reformasidikorupsi-change.org berhasil menggalang lebih dari 2,3 juta suara dari total 8 petisi.
Salah satu petisi yang paling populer adalah #SemuaBisaKena yang berhasil mendapatkan kemenangan dan dukungan lebih dari 1 juta tanda tangan masyarakat. Petisi ini menjadi salah satu kanal yang digunakan publik untuk menyuarakan gelombang penolakan besar sehingga DPR RI membatalkan RKUHP yang kontroversial. Petisi mengenai penolakan Revisi UU KPK dan Calon Pimpinan KPK yang dinilai kontroversial dan dapat melemahkan KPK juga banyak mendapat dukungan publik.
"Gerakan sosial terkait demokrasi dan anti-korupsi meningkat, karena situasi politik di Indonesia yang juga sedang diuji. Mulai dari pergantian masa jabatan wakil rakyat hingga dinamika pemilihan presiden," ujar Desmarita Murni, Direktur Kemitraan Change.org Indonesia.
"Selain gerakan sosial pada isu demokrasi dan antikorupsi, maraknya kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah juga menjadi perhatian warganet sepanjang tahun 2019," lanjut Desma.
Perhatian warganet tersebut dapat dilihat dari respon yang muncul di platform Change.org. Lebih dari 763 ribu warganet bersuara lewat gerakan kebakaranhutankapanselesai.org, melalui sedikitnya 4 petisi besar yang menyuarakan soal kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.
Selain petisi terkait kebakaran hutan, petisi bertema lingkungan hidup juga menjadi perhatian warganet. Petisi bertema lingkungan berhasil mencapai kemenangan di tahun 2019 antara lain petisi #AwasDigusur yang dimulai Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) untuk meminta DPR untuk meninjau ulang draft RUU Pertanahan yang dinilai belum layak disahkan, dan petisi #TolakPLTATampur oleh Koalisi Save Leuser yang menolak rencana pembangunan PLTA Tampur dalam kawasan ekosistem Leuser.
"Dukungan masyarakat pada petisi ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap lingkungan Indonesia dan ingin berpartisipasi dalam pengawalan proses perizinan pembangunan di dalam kawasan hutan yang seringnya lebih banyak dampak buruknya terhadap hidup mereka," tambah Irham Hudaya dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), bagian Koalisi Save Leuser.
Kategori petisi terpopuler lainnya antara lain tentang hak anak, perlindungan hewan, dan hak asasi manusia.
Petisi #UntukJonidanJeni, yang dimulai oleh LBH Apik untuk meminta keadilan terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur berhasil mencapai kemenangan dengan 398 ribu pendukung. "KPAI mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap laporan pelanggaran hak anak. Namun harus juga memperhatikan dampak dibukanya identitas korban dan pelaku di media," tambah Retno Listyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Selain itu, topik darurat berpendapat terkait UU ITE juga sempat dibahas oleh Anggara Suwahju, selaku Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Petisi yang dibahas adalah #AmnestiUntukNuril yang menang setelah mendapat 300 ribu dukungan. "Kalau zaman orde baru kebebasan ditekan lewat senjata, sekarang lewat hukum pidana. Melihat kecenderungan semakin banyak hukum pidana untuk membelenggu kebebasan," lanjut Anggara.
Sepanjang 2019, target petisi dari para pengguna platform Change.org masih banyak ditujukan kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang menempati urutan pertama dengan lebih dari 6 juta tanda tangan.
Beberapa petisi populer lainnya yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo antara lain petisi "Pecat PNS yang terbukti korupsi", "Hukum Penembak Orangutan Hope" dan "Tolak Revisi UU KPK" #ReformasiDikorupsi. Adapun urutan kedua yang paling banyak dipetisi tahun 2019 adalah Polda Kalimantan Barat karena petisi #JusticeForAudrey.
Di tahun 2019, Change.org melihat semakin banyak orang yang berani menyuarakan kepeduliannya terhadap isu sosial, terbukti dengan jumlah pengguna Change.org yang meningkat sebanyak lebih dari 6 juta pengguna dibandingkan tahun 2018 menjadi 13 juta pengguna. Tak hanya itu, tercatat lebih dari 2,5 juta pengguna, atau 1 dari 4 pengguna, mengalami kemenangan melalui petisi yang mereka inisiasi dan dukung. Ini menunjukkan dampak dari partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui petisi daring.[*/Red]
