BANDA ACEH - Pemerintah Aceh kembali menggelar pertemuan bersama anggota Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh. Pertemuan kali ini ikut menggandeng Bupati dan Wali Kota seluruh Aceh untuk membahas sejumlah isu strategis dan masalah dalam pembangunan Aceh, mulai dari perjuangan perpanjangan Dana Otonomi Khusus sampai dengan Keistimewaan Aceh.
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menilai pertemuan itu sangat penting sebagai upaya tindak lanjut pembahasan pada pertemuan sebelumnya di Jakarta untuk terus mendorong akselerasi pembangunan di Aceh.
"Pertemuan ini kita harapkan bisa menghasilkan diskusi, solusi dan skema kerja yang kongkrit untuk tindak lanjut pembahasan sebelumnya," kata Nova dalam Rapat Kerja Forbes DPR/DPD RI asal Aceh dengan Pemerintah Aceh, Forkopimda Aceh dan seluruh Pemerintah kabupaten/kota, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin, (6/1/2020).
Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur mengajukan sejumlah isu dan aspirasi yang harus diperjuangkan oleh anggota Forbes untuk membantu proses pembangunan di Aceh.
Sejumlah aspirasi itu antara lain, memperjuangkan perpanjangan Dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Nova mengatakan, kehadiran dana Otsus sangat signifikan untuk pembangunan Aceh.
"Kita juga sudah bertemu dengan pak JK (Jusuf Kalla), beliau yakin dana Otsus bisa diperpanjang dan kita juga harus membangun komunikasi dengan Presiden dan DPR RI," kata Nova.
Nova menuturkan, keberadaan dana Otsus juga telah mengubah secara signifikan wajah Aceh pasca konflik. Kini, kata dia, angka pengangguran dan kemiskinan Aceh semasa konflik turun secara drastis berkat penggunaan dana Otsus.
Oleh sebab itu, kata Plt Gubernur, kedepannya penggunaan dana Otsus harus lebih optimal untuk kegiatan strategis dan disertai pengawasan yang ketat.
"Termasuk juga perlunya pemberian reward and punishment bagi Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dana itu. Dengan demikian kehadiran Data Otsus ini benar-benar dapat mendukung percepatan pembangunan Aceh," kata Plt Gubernur.
Selain perpanjangan dana Otsus, kata Nova, ada sejumlah permasalahan lainnya yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Aceh dan Forbes, yakni terakait revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan hal-hal terkait keistimewaan Aceh.
"Bagi kita tidak ada lagi khilafiah terkait kekhususan Aceh, keistimewaan yang dimiliki Aceh harus jadi kebanggaan kita," kata Nova.
Kemudian, kata Nova, sejumlah isu lainnya yang perlu dibahas, antara lain, tentang otonomi bidang pertanahan, bidang agama dan kebijakan soal izin tambang.
"Tidak kalah pentingnya, kita juga perlu membahas soal keberadaan proyek strategis nasional yang ada di Aceh, seperti pembangunan KEK Arun-Lhokseumawe maupun pembangunan infrastruktur luar kawasan KEK. Demikian juga soal pembangunan jalan tol, kelanjutan proyek kereta api, serta pembangunan bendungan Lhok Guci/Keuruto," kata Nova.
"Segala hal yang mendesak tentang pembangunan Aceh perlu kita bahas, agar semua kendala pembangunan dapat kita antisipasi. Sebenarnya kolaborasi pemerintah Aceh dan Forbes sudah kita cita-citakan sejak dulu dan mudah-mudahan dengan kolaborasi ini kesusksesan pembangunan di Aceh bisa kita wujudkan," ujar Nova.
Sementara itu, Ketua Forbes DPR/DPD RI, Muhammad Nasir Djamil, menyampaikan terimakasih kepada Plt Gubernur yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia yakin, forum yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan di Aceh itu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan.
"Pertemuan ini adalah upaya tindak lanjut apa yang telah disepakati dalam pertemuan Forbes dan Pemerintah Aceh beberapa bulan lalu untuk membantu pembangunan di Aceh," kata dia.
"Pertemuan ini dirangkai dengan rapat dengar pendapat, tentu saja aspirasi yang kami dengar dalam pertemuan ini akan kami tindak lanjuti ke Pemerintah Pusat sesuai kewenangan yang kami miliki," kata Nasir.
Selain itu, Nasir juga mengharapkan, seluruh Forkopimda dan instansi vertikal yang berada di Aceh dapat ikut serta membantu pemerintah Aceh dalam melakukan pembangunan.
"Mudah-mudahan instansi vertikal mampu bersinergi dengan Pemerintah Aceh, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat bisa segera kita wujudkan," ujar Nasir.
Sejumlah anggota Forbes DPR/DPD RI lainnya yang hadir yakni Illiza Sa'aduddin Djamal, Rafly Kande, Irmawan dan Fadhil Ramli.
Harapan Bupati dan Wali Kota
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah bupati dan wali kota ikut menyampaikan sejumlah permasalahan yang melanda di daerah kepemimpinannya kepada para anggota Forbes.
Sejumlah permasalahan tersebut, antara lain, menyangkut soal pembangunan infrastruktur, pariwisata bencana alam dan investasi. Mereka berharap sejumlah masalah tersebut dapat diperjuangkan ditingkat nasional untuk mendapatkan solusi.
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengaku pembangunan proyek strategis nasional di daerah yang ia pimpin sangatlah minim. Ia berharap para anggota Forbes dapat memperjuangkan agar sejumlah proyek nasional dapat dilaksanakan di Banda Aceh. Dengan demikian, ia yakin pembangunan di Banda Aceh akan berjalan lebih cepat.
Selain itu, ia juga meminta anggota Forbes agar ikut memperjuangkan penambahan rute penerbangan langsung dari Banda Aceh ke luar negeri, seperti penerbangan ke Singapura dan Thailand, kepada Menteri Perhubungan. Menurutnya, Banda Aceh yang berlatar belakang pariwisata dan perdagangan perlu didukung oleh kelancaran konektivitas.
Sementara Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, mengaku sangat setuju dengan upaya mempermanenkan dana Otsus Aceh. Ia mengatakan, Aceh masih membutuhkan dana stimulant itu untuk terus menggenjot pembangunan.
Selain itu, Dulmusrid juga meminta agar pembangunan infrastruktur di Aceh Singkil dapat dibantu melalui Aanggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan Aceh Singkil untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain di Aceh.
Dulmusrid mengatakan, ada sejumlah infrastruktur yang sangat dibutuhkan Aceh Singkil untuk mengejar ketertingalan. Salah satunya mempercepat pembangunan jalan dari Trumon Aceh Selatan ke Kuala Baru Aceh Singkil.
Ia berharap jalan tersebut dapat selesai di akhir 2020 mendatang. Dengan demikian, konektivitas ke Aceh Singkil dapat ditempuh lebih cepat.
Selanjutnya, kata Dulmusrid, Aceh Singkil juga membutuhkan tempat penyandaran kapala pecat yang berlayar ke destinasi wisata di Pulau Banyak. Selama ini sejumlah kapal cepat yang mengangkut wisatawan ke Pulau Banyak masih terkendala dengan tempat penyandaran.
"Kemudian soal banjir, saya rasa penanganan banjir di Aceh Singkil harus masuk dalam program nasional," kata Dulmusrid.
Kodam IM Siap Mendukung Jaminan Keamanan
Dalam rapat tersebut Kasdam IM, Brigjen TNI Daniel Chardin menyampaikan saran yang bersifat informatif, dalam penyampaiannya, Kasdam membagi dua permasalahan.
Pertama, masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan.
Kedua, masalah yang berkaitan dengan keamanan.
Kasdam menyampaikan kesejahteraan dengan keamanan merupakan sesuatu yang sangat substansial, dua sisi yang tidak terpisahkan.
Berkaitan dengan Kodam, tentunya kita terkait dengan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk memberi keamanan, yang secara tidak langsung mendukung kesejahteraan.
Sesuai fungsi utama TNI saat ini, fungsi utamanya berkembang diantaranya Pembinaan Teritorial. Pembinaan teritorial yang kita lakukan baik yang program maupun non program atau pembinaan teritorial kreatif, seperti yang sudah kita laksanakan seperti TMMD dan lainnya.
Dalam kesempatan ini Kasdam IM menyampaikan hal pergeseran politik kekuasaan dengan politik kesejahteraan. Seperti halnya yang telah dilakukan Kodam IM dengan upaya menjadikan Aceh dapat terkenal lewat destinasi wisatanya yang perlu kita jual. Kita ekspose dengan tujuan wisata yang ada di Aceh Tengah ini bisa masuk ke 5 destinasi Nasional.
Banyak kegiatan dan event Nasional dilakukan bahkan pada malam hari dapat terlaksana dengan lancar dan aman hal ini bertujuan dalam rangka menjual wisata di Aceh. Jaminan rasa aman ini merupakan iklim segar untuk dapat menarik investor.
"Jaminan rasa aman ini, kita harapkan ada gayung bersambut dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dalam membangun iklim investasi di Aceh semakin baik," demikian Brigjen TNI Daniel Chardin.[Humas Aceh/Pen IM]
