BANDA ACEH - Isu kemiskinan masih menjadi trending topik di seluruh penjuru masyarakat Aceh. Puncaknya, beredar spanduk heboh bertuliskan "Selamat Datang di Provinsi Termiskin Se-Sumatera" yang dipasang di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar.
Menanggapi hal itu, salah satu Tokoh Pemuda Aceh yang berprofesi sebagai Advokat, Mohd. Jully Fuady, SH, justru turut mengomentari positif terkait permasalahan kemiskinan yang masih menjadi kritik pedas publik untuk Pemerintah Aceh.
Dikutip dari akun facebooknya, Jully Fuadi mengajak mari melihatnya tidak hanya dari satu sudut yang selama ini dah berjubel diisi oleh orang-orang yang hanya mampu memandang dari satu sudut pandang itu saja.
"Tetapi lihatlah dari sudut pandang lainnya, semakin banyak sudut yang kita lihat akan semakin terbuka, semakin terang dan juga akan mampu lebih menghargai," ujarnya.
Issu, fakta kemiskinan dan segala data tentang itu, lanjut dia, sudah lama menjadi problem yang belum terselesaikan, menjadi tanggungjawab setiap periode para pemimpin.
"Saat sekarang Pemerintah Aceh dibawah Plt Gubernur Aceh sedang berusaha mengatasi hal tersebut. Tetapi perhatikan dari sudut pandang yang berbeda, berapapun jumlahnya, itu adalah sebuah good will, iktikad yang serius. Sepantasnya kita sokong dan berikan apresiasi," demikian ajak Jully Fuadi.
Saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Sabtu (18/01/2020), menurut Jully Fuady, melihat fakta dan data kemiskinan di Aceh, mari kita mulai dari pasca konflik dan tsunami, karena itu fase sosial dan politik yang baru.
"Pemerintah Aceh hari ini sedang berikhtiar mengurai persoalan itu, di tengah kendala dan tantangan yang ada," tandasnya singkat.
Dikutip siaran pers Humas Aceh, justru saat ini Aceh masuk peringkat 7 Nasional dalam hal penurunan angka kemiskinan. Artinya, sekitar sembilan ribu lebih masyarakat Aceh keluar dari kategori masyarakat miskin.
Pusat Statistik (BPS) Aceh dalam rilis terbarunya pada Rabu (15/01/2020), mencatat capaian penting terkait dengan upaya pemerintah Aceh, yakni, keberhasilannya menempati peringkat ke-7 secara nasional, sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan.
Kepala BPS Aceh, Wahyudin, menyampaikan, prosentase penduduk miskin di Aceh pada September 2019 sebesar 15,01 persen, atau turun 0,31 poin dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 15,32 persen.
"Sementara, jika dibandingkan September 2018, turun 0,67 poin, yang sebesar 15,68 persen," kata Wahyudin. Capaian tersebut menempatkan Provinsi Aceh, sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan yaitu berada pada posisi ke 7 secara nasional.
Kepala Bappeda Aceh, Ir. Helvizar Ibrahim di Banda Aceh, mengatakan faktor penurunan angka kemiskinan Aceh sebesar 0,31 persen itu, disebabkan antara lain, realisasi dana APBA yang mencapai di atas 90 persen dari pagunya Rp 17 triliun. Selainnya, kemiskinan Aceh turun akibat realisasi dana desa yang mencapai 99,9 persen dari pagunya Rp 4,9 triliun, serta berbagai sumber pembiayaan pembangunan lainnya.
Hingga akhir tahun lalu, perputaran uang di desa lewat pembangunan melalui anggaran dana desa tahap III masih berlangsung. "Sampai akhir tahun ini, kegiatan pembangunan di desa, dengan adanya dana desa itu masih berjalan," kata Helvizar yang didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani.
Helvizar menyebutkan, dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanganan kemiskinan dan pengangguran yang akan dilaksanakan tahun ini, pemerintah Aceh sangat optimis angka kemskinan Aceh pada bulan Maret 2020 nanti, insyaallah akan turun lagi, melebihi 0,2 persen.
Alasannya, banyak program yang akan dilaksanakan pada awal tahun ini dari sumber APBA, APBN, APBK dan dana desa.
"Kita upayakan penarikan dana desa tahap I sebesar 20 persen, dari pagunya Rp 5 ,04 triliun itu, bisa dilaksanakan pada minggu ketiga atau keempat bulan Januari ini, sehingga kegiatan pembangunan di desa terus bergulir tanpa ada jeda," pungkas Hervizar Ibrahim.[*/Red]
