JAKARTA - Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh yang akan di-Nasional-kan menjadi Forkab Nusantara melalui Ketua Umumnya Polem Muda Ahmad Yani yang akrab disapa Polem Muda dan juga merupakan salah seorang anggota Dewan Kehormatan Yayasan Kerja Indonesia Jaya (YKIJ) mendukung dan mengapresiasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang melaporkan Pemerintah Aceh mengenai pekerjaan pengadaan mobil dinas dengan anggaran Rp.100 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat di Provinsi Aceh.
Di masa Pemerintahan Plt. Ir. Nova Iriansyah, Pemerintahan Aceh makin sarat dan 'Penuh Mafia Proyek Berdasi' yang sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dimulai dengan proyek pengadaan alat tulis di Kadin dll.
Padahal sebelumnya YARA menyurati dan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk membatalkan pengadaan 172 unit mobil dinas tersebut karena bukan kepentingan mendesak serta bukan untuk kepentingan Rakyat Aceh akan tetapi kepentingan gaya hidup untuk pejabat pemerintahan. Pengadaan mobil dinas yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2019 tidak sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Aceh
Sedangkan proyek pembangunan 1.100 unit rumah dhuafa yang dana berasal dari infaq masyarakat Aceh yang lebih penting untuk membantu masyarakat Aceh yang belum mempunyai rumah yang layak huni ditunda dan dibatalkan. "Dikemanakan uang zakat masyarakat Aceh? Apakah anggaran pembangunan yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia digunakan untuk kepentingan gaya hidup pejabat Pemerintahan di Aceh?" tanya Polem dalam rilisnya, Selasa (26/11/2019).
Dimana pertanggungjawaban Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang sudah menginstruksikan kepada Lembaga Baitul Mal Aceh untuk segera merealisasikan program pembangunan rumah dhuafa 3 bulan yang lalu dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmad Raden mengatakan pada bulan Oktober yang lalu di media online bahwa Baitul Mal Provinsi Aceh akan membangun 1.100 rumah dhuafa pada tahun 2019. Dan sebagian rumah dhuafa ini sedang dalam proses pengerjaan, diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir tahun.
"Kenyataan di lapangkan pembangunan RSS oleh Baitul Mal Provinsi Aceh belum ada sama sekali terlaksana," ujar Polem.
Di bawah kepemimpinan Plt. Gubernur Ir. Nova Iriansyah, lanjut Polem, Aceh merupakan provinsi yang bersyariat Islam namun dipimpin oleh seorang pemimpin yang kapitalis dan tidak beradab serta tidak memperdulikan masyarakatnya. Dimana perekonomian bawah sedang sangat sulit, Pemerintahan Aceh duduk manis dan tenang mengutamakan kepentingan gaya hidup pejabatnya.
"Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah sebagai Pelaksana Tugas Harian Gubernur Aceh, apabila belum mampu memikul tugas dan tanggungjawab sebagai tugas seorang Plt Gubernur yang amanah, sebaiknya mengundurkan diri saja dari jabatannya yang sekarang. Karena rakyat Aceh perlu seorang pemimpin yang bekerja nyata bukan karya kata alias Pemberi Harapan Palsu (PHP)," tutup Polem Muda.[*/Red]
