"Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera Aceh hingga detik ini belum dapat direalisasikan oleh DPRA. Padahal jika para wakil rakyat itu menyetujui, rakyat Aceh sudah dapat mengibarkan bendera Alam Peudeung yang merupakan simbol pemersatu Bangsa Aceh," ujar Ketua Forkab Kabupaten Aceh Pidie, Muhammad kepada sejumlah awak media, Rabu (10/07/2019), di Warkop Legend Kopi, Jalan Keunire, Kecamatan Pidie.
Ia juga menyampaikan, bendera Alam Peudeung merupakan simbol Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadi alat pemersatu Bangsa Aceh pada masa kejayaannya. Karenanya, sudah seharusnya ditimbulkan kembali di Bumi Serambi Mekkah ini.
"Pengesahan bendera Alam Peudeung ini dapat memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang sejarah Bangsa Aceh. Untuk itu kami berharap kepada wakil rakyat agar peka dalam menyikapi masalah ini," ungkap Muhammad.
Lanjutnya, rakyat Aceh sudah sejak lama berharap agar bendera Alam Peudeung dapat dikibarkan di Aceh. Hal itu sebagai bentuk realisasi dari butir-butir MoU Helsinki, namun hal itu belum dapat terlaksana dikarenakan para wakil rakyat kurang serius dalam melaksanakannya.
Menurutnya, selama ini masyarakat Aceh telah terkotak-kotak yang disebabkan permainan politik, untuk membangkitkan kembali rasa persatuan dibutuhkan simbol daerah yaitu, bendera Alam Peudeung harus berkibar disetiap penjuru Serambi Mekkah.
"Karena itu, kita berharap kepada DPRA agar benar-benar serius dan bekerja untuk mewujudkan keinginan rakyat Aceh tentang permasalahan simbol daerah ini," harap Muhammad.
"Dengan persatuan kita dapat membangkitkan kejayaan Aceh seperti masa lalu," pungkas Ketua Forkab Kabupaten Pidie.[*]
