Pantauan LintasAtjeh.com, kejadian tersebut berawal pada saat sejumlah OKP yang terdiri dari KNPI, HMI, KAHMI dan GP Ansor mendatang Kantor Pusat PTPN I untuk melakukan klarifikasi terkait aksi protes karyawan perusahaan tersebut yang dilakukan, Rabu (08/05/2019) kemarin terhadap pengerjaan proyek perluasan ruang terbuka hijau (RTH).
Mukhtar, A.Md, Ketua KNPI Kota Langsa kepada LintasAtjeh.com mengatakan bahwa mereka tiba di Kantor Pusat PTPN I sekira pukul 10.00 WIB, untuk melakukan audience kepada pihak Direksi PTPN I. Namun hingga pukul 13.00 WIB, pihak Direksi tidak bersedia menemui mereka.
"Kami sudah menghubungi Direktur Operasional, namun beliau mengatakan sedang rapat dan akan menemui kami pukul 17.00 WIB," kata Mukhtar.
Saat sedang melakukan dialog, tiba-tiba ada salah seorang pegawai PTPN I mendorong salah seorang rombongan OKP tersebut, sehingga hal itu memicu terjadinya bentrok fisik antara petugas keamanan perusahaan dan sejumlah karyawan dengan OKP itu.
Namun bentrokan dapat diredam oleh anggota kepolisian dari Polres Langsa yang langsung tiba ke Kantor Pusat PTPN I.
Kemudian pihak Direksi perusahaan BUMN tersebut langsung berangkat ke Pemko Langsa untuk melakukan perundingan terkait permasalahan lahan PTPN I yang digunakan untuk perluasan RTH.
Ahmad Ghazali, Sekretaris Perusahaan (Sekper) PTPN I Langsa kepada LintasAtjeh.com mengatakan, pihaknya bukannya tidak mau menemui OKP yang datang ke kantor tersebut. Saat itu Direksi dan Staf lainnya sedang melakukan rapat untuk membahas pertemuan dengan Walikota Langsa pada pukul 14.00 WIB.
"Humas PTPN I Langsa sudah menemui mereka, tetapi mereka menolak dan tetap ingin bertemu dengan Direksi," tutur Ghazali.
"Tadi saat Direksi dihubungi melalui telepon oleh salah seorang perwakilan dari OKP, beliau mengatakan akan menemui mereka setelah selesai rapat dengan pihak Pemko Langsa," imbuhnya.
Ghazali juga menjelaskan, terjadi aksi protes karyawan PTPN I Langsa terhadap pelaksanaan penebangan pohon kelapa sawit untuk perluasan RTH kemarin terjadi spontanitas dari karyawan, bukan karena ada perintah.
"Karena permasalahan pembebasan lahan tersebut masih dalam proses hukum, dan pihak Pemko Langsa semestinya bisa menunggu hingga proses pembebasan lahan tersebut selesai," pungkas Ghazali. [Sm]
