JAKARTA - Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro menolak membawa organisasinya untuk memberikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
Sikap ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional KAHMI, Akbar Tandjung atas dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019.
Menurut dia, KAHMI tidak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden di Pemilu 2019.
"KAHMI tidak boleh ditarik-tarik ke politik praktis karena memang ini bukan organisasi politik," kata Siti, seperti dilansir CNNIndonesia, Rabu (6/2/2019).
Dia menegaskan posisi KAHMI sebagai organisasi yang independen dan netral secara politik. Siti menyatakan organisasinya juga tidak berpolitik praktis, namun memainkan peran secara politik moral.
"Jadi kalau ada personal alumni yang dukung mendukung, itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Tidak boleh membawa nama organisasi," kata mantan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI itu.
Akbar Tanjung sebelumnya berharap agar Jokowi kembali terpilih menjadi presiden untuk periode 2019-2024. Pernyataan itu disampaikan Akbar saat berpidato pada acara silaturahmi memperingati HUT ke-72 HMI di kediaman Akbar di Jakarta, Selasa (5/2/2019).
Menurut politikus Golkar itu, Jokowi telah menunjukkan keberhasilan dalam membangun Indonesia selama menjabat sebagai presiden.
"Saya di hadapan saudara-saudara sekalian ingin mendoakan supaya Pak Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintis pada hari ini, pada tahun-tahun yang akan datang," ujar Akbar.
Setelah mendoakan Jokowi, Akbar lantas meminta para tamu undangan untuk mengamini doanya. Para tamu yang hadir pun langsung mengamini doa tersebut.
Namun Siti mengatakan kegiatan yang digelar Akbar Tanjung itu adalah acara individual, bukan atas nama organisasi. Bahkan menurut Siti, tidak ada presidium KAHMI yang menghadiri acara tersebut, termasuk dirinya.
"Secara organisatoris kami tidak hadir," kata peneliti LIPI itu.[abadkini.com]
