Pada acara itu tanpak hadir Sekda Basyaruddin SH, Unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh di Lingkungan Pemkab Aceh Tamiang, Unsur Perbankan, BUMN, Perusahaan Swasta, Unsur Perguruan Tinggi, Para Kepala Mukim, Datok Penghulu, LSM, OKP, Ormas, dan juga Insan Pers.
Drs. Rianto Waris selaku Kepala Bappeda Aceh Tamiang mengungkapkan, Forum
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 ini mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan serta isu strategis kabupaten setempat.
Kepada Bappeda juga menyampaikan, adapun dasar hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD, yakni Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 Tjentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Sementara itu Bupati Aceh Tamiang H. Mursil SH, M.Kn, mengatakan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 ini merupakan momen yang sangat strategis bagi Aceh Tamiang untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan.
Untuk infrastruktur jalan, terang Bupati Mursil, pada tahun 2020 mendatag sudah selesai seperti di Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, dan Sekerak. Bila telah selesai masalah infrastruktur, Pemkab Aceh Tamiang bisa fokus di bidang pariwisata.
Selanjutnya, Bupati juga meminta agar Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian bekerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk mengembangkan potensi komunitas perempuan yang tidak bekerja sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarga.
Kira berharap semoga tahun 2020 mendatang kita dapat mengubah semua kegiatan bantuan sosial yang tidak jelas, dan akan diganti dengan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memajukan Bumi Muda Sedia dengan berbagai potensi yang ada," demikian ungkap Bupati Musil. [ZF]
