Menurut Kepala Bappeda Aceh, Azhari, SE, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tahapan awal perencanaan pembangunan Aceh tahun 2020, agar tepat waktu dan berkualitas berdasarkan evidence based planning atau perencanaan berdasarkan data dan fakta.
“Kita identifikasi usulan program/kegiatan SKPA dan usulan Pemerintah kabupaten/kota sejak dini, agar setiap program kegiatan terencana dengan baik,” kata Azhari.
Melslui sosialisasi dan koordinasi sejak dini itu, lanjutnya, semua unsur terkait memiliki persepsi yang sama dalam mengidentifikadikan program/kegiatan prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi maupun kewenangan Kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah Aceh ingin mamastikan bahwa program kegiatan yang diusulkan tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin menyamakan persepsi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah kabupaten/kota mengenai berbagai program/kegiatan yang perlu dilaksakan pada tahun 2020,” ujar Azhari.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Data dan informasi Kewilayahan dan Kawan Kementerian PPN/BAppenas, Yudianto, ST., MT dalam sambutannya menyampaikan, untuk mencapai target pembangunan nasional dan provinsi, perlu dilakukan koordinasi teknis perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/kota.
"Koordinasi teknis pembangunan yang dilakukan adalah tahap perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah," ujarnya.
Yudianto berharap, sosialisasi tersebut dapat membawa perubahan terhadap perencanan pembanguan yang lebih baik.
"Sehingga setiap program/kegiatan yang di usulkan berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tandasnya.
Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kartekrenbang) Aceh tahun 2020 dihadiri oleh seluruh perwakian SKPA dan Kepala Bappeda serta seluruh SKPA di lingkungan Setda Aceh.[Humas Aceh]
