BANDA ACEH - Forum Mahasiswa dan Pemuda Selatan Raya Aceh (MeuSeRAYA) mendukung sikap Kepala Dispora Aceh yang tidak gegabah mencairkan anggaran kongres KNPI sebesar Rp 9,8 Milyar.
"Kadispora Aceh tak usah gentar dengan ancaman dari pihak KNPI yang ingin melaporkan ke polisi. Karena kami yakin masyarakat Aceh akan membela sikap Kadispora Aceh yang mempertimbangkan perasaan masyarakat banyak daripada segelintir orang," ungkap Sekjen Meuseraya Delky Nofrizal Qutni kepada media, Rabu(31/10/2018) dini hari.
Menurut Delky, kondisi Aceh saat ini sedang memilukan, ekonomi Aceh sedang merosot pemborosan anggaran daerah dalam jumlah besar untuk kegiatan seremonial harus diminimalisir.
"Kami rasa Kadispora Aceh dan pemerintah juga tidak mau mengambil resiko. Apalagi Aceh saat ini sedang dalam pantauan. Jangan sampai untuk mewujudkan hasrat sekelompok orang mengatasnamakan pemuda justeru Kadispora Aceh jadi tumbal. Apalagi, sejumlah item yang diajukan terkesan tak rasional
Seharusnya, kata Delky, pengurus KNPI Aceh membaca lagi Pada anggaran dasar KNPI Pasal 16 Ayat 5 disebutkan, penyelenggara dan penanggungjawab kongres adalah DPP KNPI.
"Kenapa harus full dananya dari APBA?. Tentu selaku panitia lokal kongres, DPD KNPI Aceh juga membutuhkan anggaran. Tapi, apakah benar membutuhkan biaya sebanyak itu? Kalau memang kongres ini juga disupport dari APBN, tentunya akan terjadi tumpang tindih dan berpotensi melanggar aturan, jadi hal ini harus diperjelas," katanya.
Pihaknya, menilai beberapa daftar kebutuhan yang direncanakan menggunakan anggaran Rp 9,8 miliar tersebut terasa janggal dan tidak masuk akal, salah satunya pembiayaan untuk transportasi peserta.
"Okelah katakan saja daerah lain di Indonesia tak ada alokasi untuk memberangkatkan peserta kongres, sehingga pakai APBA. Ayo kita hitung, jumlah Provinsi di Indonesia 34 provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Jika masing-masing level kepengurusan tersebut 10 orang, maka jumlah total peserta adalah 5.420 orang. Lantas dari mana estimasi 15.000 orang seperti klaim ketua DPD KNPI Aceh. Jadikan hitung-hitungannya harus disesuaikan dulu agar jangan sampai terindikasi mark up anggaran, yang kena nanti juga Pemerintah Aceh terutama Dispora Aceh," tambahnya.
Pihaknya juga meminta pengurus KNPI Aceh untuk lebih bijaksana dan tak cuma bisa ancam mengancam Pemerintah untuk mencairkan anggaran tersebut.
Pihaknya menyarankan agar poin-poin yang tidak rasional di dalam plot anggaran kongres KNPI tersebut diubah terlebih dahulu agar tidak berpotensi mengangkangi aturan.
"Kami minta KPK untuk pantau penggunaan dana kongres KNPI jika dicairkan agar tidak ada praktek KKN dalam penggunaan anggaran kepemudaan, apalagi jumlah 9,8 M lumayan besar jika dibandingkan manfaatnya kepada masyarakat Aceh," imbuhnya.
Kemudian, dirinya juga menyarankan agar ketua KNPI Aceh terbuka kepada publik tentang anggaran APBN yang diperuntukkan untuk kongres KNPI tersebut.
"Kita mengapresiasi sikap Dispora Aceh yang tidak mencairkan anggaran KNPI sebelum benar-benar jelas dan rasional peruntukannya, selain untuk menghindari indikasi-indikasi pelanggaran aturan penggunaan keuangan juga untuk meminimalisir meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Aceh. Publik akan terus pantau itu, jangan sampai APBA dihambur-hamburkan untuk hal yang tak lebih seremonial belaka. Pemerintah tak usah takut dengan sekelompok pemuda, bagaimana perasaan satu juta lebih pemuda Aceh jika pemerintah membiarkan APBA yang diperuntukkan di bidang kepemudaan sebesar 9,8 M hanya untuk satu kelompok," tandasnya.
Pihaknya juga menyarankan kepada Pemerintah Aceh khususnya Dispora agar ke depannya alokasi anggaran kepemudaan harus terdistribusi dan lebih dirasakan oleh semua organisasi pemuda bahkan jika memungkinkan organisasi pemuda gampong juga disentuh.
"Pemerintah Aceh ke depan jangan lagi memberikan anggaran APBA untuk sekelompok pemuda saja dan menumpuk disitu saja, dan mengabaikan kelompok-kelompok pemuda lainnya. Jika ini dipertahankan maka jangan mimpi pembangunan kepemudaan Aceh itu maksimal," pungkasnya.[*/Red]
