ACEH BESAR - Anggota DPRA Komisi IV dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), Samsul Bahri atau yang akrab disapa Tiyong dan beberapa relawan melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar, Senin (26/02/2018) lalu.
Kunjungan ini atas permintaan masyarakat setempat untuk meninjau kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut banyak warga menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait pembangunan di kawasan tersebut.
"Secara kasat mata kita bisa menyaksikan kondisi perumahan yang didominasi oleh rumah yang jauh dari kata layak sebagai hunian manusia. Bahkan yang lebih memprihatinkan, saya mendapati ada satu keluarga dimana orang tua harus berbagi tempat dengan beberapa anaknya dalam satu kamar. Ironisnya, diantara anaknya tersebut ada yang sudah beranjak dewasa," ungkap Tiyong melalui siaran pers yang dikirimkan pada LintasAtjeh.com, Rabu (28/02/2018) kemarin.
Menurutnya ada fakta yang cukup membuat hati miris. Kondisi perekonomian masyarakat pun cukup memprihatinkan. Umumnya masyarakat masih hidup dibawah garis kemiskinan. Maka sangat wajar, kalau untuk membangun rumah layak huni saja mereka tak mampu. Padahal potensi ekonomi wilayah sungguh luar biasa jika dikembangkan secara maksimal. Ada potensi besar di bidang pertanian dan peternakan. Sebuah fakta yang sangat kontras dan paradok.
"Hal tersebut menunjukkan bahwa negara belum benar-benar hadir untuk menyelesaikan persoalan kebutuhan pokok dan paling mendasar masyarakat disana," ungkapnya.
Atas temuan empiris tersebut, saya meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Perkim) Aceh agar memberi perhatian khusus untuk kawasan Lamteuba. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 6000 unit rumah layak huni. Saya berharap penyalurannya agar benar-benar tepat sasaran.
"Kawasan Lamteuba dan beberapa kawasan lain yang memiliki karekteristik sosial dan ekonomi yang identik dengan Lamteuba agar menjadi skala prioritas dalam alokasinya dan kita tentu tahu, ada banyak Lamteuba-lamteuba lainnya di seluruh pelosok Aceh," katanya.
Ia juga berharap agar Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perkim sebagai "leading sector" terkait penyediaan rumah layak huni dapat bersinergi dengan Pemkab Aceh Besar dan Baitul Mal Aceh untuk secara bersama-sama terlibat dalam penyelesaian persoalan perumahan rakyat di kawasan Lamteuba.
Isu rumah layak huni atau rumah dhuafa harus menjadi salah satu fokus utama. Hal ini merupakan manifestasi dari realisasi salah satu program unggulan Irwandi-Nova yaitu Aceh Seuninya. Aceh Seuninya merupakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
"Saya berkomitmen akan mengawal serta mengawasi secara maksimal program tersebut," kata Samsul Bahri, anggota Komisi IV DPRA yang salah satunya membidangi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh.[*]
