BANDA ACEH - Peusaba mengaku heran dengan dinginnya tanggapan Pemerintah Aceh terhadap wacana investasi dan pengelolaan wakaf Baitul Asyi oleh BPKH. Karena itu Peusaba merasa khawatir kalau ada deal-deal tertentu apalagi terdengar kabar kalau pengelolaan wakaf Baitul Asyi bisa beralih ke BPKH ada hubungannya dengan disetujui Pergub dalam hitungan cepat.
"Kami minta pihak DPRA menyelidiki masalah ini dengan benar. Karena apa artinya Pergub dibandingkan harta wakaf yang ratusan tahun," demikian kata Ketua Peusaba Mawardi Usman kepada LintasAtjeh.com melalui pesan whatsapp messenger, Selasa (13/03/2018).
Ketua BPKH, lanjut Mawardi, juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk mengelola wakaf Indonesia yang banyak di Mekkah. Padahal itu jelas-jelas wakaf masa Kesultanan Aceh.
Peusaba ingatkan aset Aceh bisa beralih. Dan jika benar bahwa pemimpin di Aceh menyetujui investasi dan pengelolaan wakaf Baitul Asyi dibarter dengan Pergub maka DPRA Aceh wajib menyiapkan Surat Pemakzulan secepatnya.
"Kewajiban melindungi peninggalan indatu jauh lebih penting dari APBA jangan sampai sejarah Aceh berubah. Ingat sejarah Panglima Tibang yang menjual Aceh kepada Belanda sebanyak 44 ribu dollar Spanyol karena kalah main judi. Inilah yang menyebabkan Belanda menyerang Aceh," jelasnya mengingatkan.
Mawardi juga menegaskan jangan sampai Aceh mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus ingat betapa pedih akibat konflik yang berkepanjangan merupakan asal mulanya akibat dari meminta hak.
"Jangan sampai ini terjadi untuk yang kesekian kalinya," tandas Ketua Peusaba, Mawardi Usman.[Red]
